Surabaya (Jatimsmart.id) – Upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 tak henti dilakukan Pemprov dan Forkopimda Jawa Timur serta Forkopimda Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur. Utamanya menjelang hari libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta agar diperkuat sinergitas yang terjalin bersama Forkopimda baik di jajaran Pemprov hingga Pemkab dan Pemkot di Jatim.
“Saya mohon kita kuati semangat kita, membangun sinergitas yang lebih solid menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Sekarang kita harus menyiapkan sebaik-baiknya dan sedetail mungkin,” ungkap Gubernur Khofifah pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Jatim yang digelar di Ballroom Hotel Wyndham Surabaya.
BACA JUGA:
- Vaksin Sinovac Datang, Pemprov Jatim Siapkan 2.404 Vaksinator Covid-19
- Percepat Penanganan Covid-19 di Malang Raya, Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Pastikan RS Lapangan di Malang Segera Operasi
- Inovatif, Pelajar SMKN di Kediri Ciptakan Pintu Cegah Covid-19
Dirinya menambahkan, meskipun Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Rapid Test tertinggi di Indonesia, perlu dilakukan analisis bersama terkait langkah strategis yang diambil, guna mengendalikan kenaikan angka penyebaran.
“Ini akan menjadi bagian penting untuk dilakukan analisis bersama. Kita kerja keras jangan sampai terjadi kenaikan-kenaikan yang tidak terkendali,” imbuhnya.
Kepada para Kepala Daerah, secara khusus Gubernur Khofifah berpesan untuk memperkuat update konsolidasi satgas hingga penggalakan Operasi Yustisi. Tak hanya itu, fungsi-fungsi ruang karantina dan Kampung Tangguh di setiap daerah bisa direvitalisasi.
BACA JUGA:
- 4 Daerah Jadi Zona Merah Pasca Libur Panjang, Gubernur Khofifah Siapkan RS Darurat
- Libur Panjang, Khofifah Minta Waspadai Penularan Covid-19
- Libur Panjang, GTPP Kabupaten Kediri Awasi Pengunjung Wisata Swasta
“Bagi Bupati/Walikota yang dulu sudah mempunyai ruang karantina, tolong dihidupkan kembali. Yang dulu sudah mempunyai Kampung Tangguh, tolong direvitalisasi,” pesan Khofifah.
Utamanya bagi wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk dari provinsi lain, Gubernur meminta adanya penguatan dalam pengawasan Prokes di masyarakat. (*)
