Blitar (Jatimsmart.id) – Direktur Blitar Information Centre Institute (BICI) Mujianto, menyoroti Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TPPID) Kabupaten Blitar yang dilantik Bupati Blitar, Rini Syarifah di Pendopo Ronggo Hadinegoro beberapa waktu lalu. BICI menilai pembentukan TPPID akan mandul. Pasalnya, Dr Muhammad Lukman Hakim selaku Ketua, Mayuko Galuh Mahardika sebagai Sekretaris, Adib Muchammad Zulkarnain selaku Penasehat, Muhammad Muchlison sebagai Pengarah dan tiga orang lainnya sebagai anggota yaitu, Dr Ahmad Imron Rozuli, Sigit Purnomo Hadi dan Ir SWS Hardjito dianggap tidak menguasai medan.
Meski TPPID dianggap memiliki peran stratergis dalam pembangunan Kabupaten Blitar namun TPPID dianggap asing oleh kalangan pergerakan, dan publik belum mengenal selama 10 tahun belakangan ini. TPPID dikenal publik ketika Bupati dan Wakil Bupati dilantik awal tahun ini.
BACA JUGA:
- Bayi Perempuan yang Dibuang di Teras Toko di Blitar Diadopsi Wakil Bupati
- Rangsang Hidup Sehat Lestari Kota Blitar Gelar Lomba Penataan Lingkungan 2021
- Hari Pertama Serbuan Vaksin, 22 Puskesmas di Blitar Ramai
“Pembantu pejabat daerah sebagian besar masih berkutat persoalan administrasi dan kebakuan, serta kekakuan regulasi dari pada mempercepat pencapaian visi, misi apalagi tentang inovasi pembangunan ekonomi,hal ini yang seharusnya bisa diurai oleh TPPID itu,” kata Mujianto dalam konferensi pers dengan sejumlah media di Daff Kopi Shop Kanigoro Blitar.
Pergerseran dan penyegaran birokrasi yang dilakukan tahap I, II dan III beberapa waktu lalu seharusnya dilakukan dengan melakukan rekam jejak terhadap personal yang akan menempati pos baru maupun yang tetap menempati posisi lama. Dalam percepatan pembangunan apalagi dalam percepatan anggaran daerah, selain persoalan admistrasi perlu pendampingan terhadap pelaku usaha, serta tingkat komunikasi, kesolidan di internal Organisasi perangkat Daerah, pentingnya pengendalian serta kontrol atas kinerja dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga kesulitan yang dialami pelaku usaha segera diselesaikan secara baik dan cepat.
TPPID yang dilantik kemarian disayangkan tidak ada yang dari Unsur perangkat daerah yang nanti akan bisa melakukan pengendalian terhadap sistem birokrasi daerah.
Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik ini meminta kepada Kepala Daerah untuk serius menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Blitar, baik dalam pembangunan maupun perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan mengajak seluruh eleman masyarakat yang benar benar paham dan mengerti dengan tekstur kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar.
“Kami berharap seharusnya Bupati Blitar lebih peka dengan kondisi birokrasi dan mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah lebih optimal dalam bekerja, bukan membentuk tim khusus yang notabene hanya diisi orang orang yang belum hafal dengan birokrasi Kabupaten Blitar apalagi TPPID akan menerima gaji dari APBD” kata Mujianto.
BACA JUGA:
- Polresta Blitar Amankan Oknum Pembuat Dokumen Tes Rapid Palsu
- Irwasum Polri Beri Semangat Pasien Isoter di Kota Blitar
- Warga Surabaya Reaktif Swab Antigen Saat Operasi PPKM Darurat di Blitar
Lebih lanjut, Mujianto mengatakan jika masyarakat menghendaki agar Kepala Daerah segera mewujudkan visi misi dengan bekerja tepat sasaran. Jika persoalan dan potensi yang ada di kabupaten Blitar sangat komplek, sehingga diperlukan orang-orang yang mengetahui seluk beluk internal birokrasi saat ini.
Banyak persoalan yang muncul saat ini dan dialami oleh pelaku masyarakat, misalnya terjadinya keterpurukan harga telur di kabupaten yang telah berada pada posisi klimaks di titik terendah sehingga perternak ayam petelur mengalami kerugian yang sangat luar biasa, sikap antisipatif dan membaca makro ekonomi belum menjadi perhatian serius dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah. (tok/jek)
