Blitar (Jatimsmart.id) – Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023. bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (20/03/2024) malam.
Selain agenda tersebut juga digelar agenda lainnya yakni, Pembacaan Keputusan DPRD entang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib. Turut hadir juga Bupati Blitar Rini Syarifah.
Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi PAN, Fraksi GPN, Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-P dan Fraksi PKB.
Sementara salah satu fraksi yakni Fraksi PAN melalui juru bicaranya Andi Widodo menyampaikan, jika membaca angka statistik di dalam LKPJ 2023, menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika membuka jejak digital, bahwa selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan oleh masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan.
Disesi terakhir acara paripurna diisi dengan Pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023.
Dari fraksi PKB menyatakan bahwa Sektor Kesehatan, Keberhasilan dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), Terpenuhinya Rumah Tangga dengan sanitasi dan air minum yang layak sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan naiknya nilai Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Blitar. Hal ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Sektor Pendidikan Sebuah kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Kabupaten Blitar dengan adanya program bantuan biaya Pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar, Menengan hingga Perguruan Tinggi bagi siswa / mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi. Hal ini patut di pertahankan dan lebih dioptimalkan kembali dengan menghadirkan berbagai inovasi di dunia Pendidikan kita.
Selanjutnya dengan telah beroperasinya 12 (dua belas) unit BUS Sekolah yang keliling wilayah Kabupaten Blitar menjadi kemudahan tersendiri bagi siswa dan para orang tua. Selain dapat menekan biaya juga dapat memberikan rasa aman (defense) terhadap anak-anak mereka.
Selain itu F-PKB berharap kedepan program tersebut dapat lebih luas pemanfaat dan jangkauannya, sehingga mampu menyentuh siswa-siswi dari Lembaga Pendidikan Swasta, Lembaga Pendidikan Ma`arif, Madrasah maupun Pondok Pesantren.
PDI menyampaikan, dari sisi belanja beasiswa pendidikan yang diberikan ke masyarakat memang dipandang baik. Tetapi untuk angka hunian sekolah dianggap gagal karena bersaing dengan Swasta. Masyarakat cenderung tidak percaya dengan sekolah SD Negeri, hingga berakibat masyarakat lebih condong ke sekolah swasta, padahal pemerintah daerah sudah memiliki anggaran besar untuk pendidikan.
Hal tersebut harus mendorong Bupati untuk menciptakan kebijakan untuk memaksimalkan potensi keterisian siswa dalam sekolah.
Dalam kesempatan ini Kami Fraksi Golkar-Demokrat ingin memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang di harapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini. Pada poin prioritas ke 2 yaitu Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas. Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif.
Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 yang terjadi angka penurunan dari 5,45% ke 4,91% sebaiknya hal tersebut dapat di cegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut.
Dengan dipermudahnya perijinan wirausahawan maka diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada. Dan kita selaku Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga apabila ingin membantu Pemerintah terkait Sumber Daya Masyarakat masih terbatasi oleh Kamus dan pokir yang mayoritas mencangkup infrastruktur.
Fraksi GPN menyampaikan, Setelah mencermati dan mempelajari penjelasan Bupati Blitar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2023, , Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) menyampaikan, Dimana banyak capaian program yang telah terpenuhi bahkan beberapa program berhasil melebihi target yang diharapkan. Kami juga menyampaikan selamat atas capaian sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan yang di dapat oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2023.
Berkaitan pemberitaan yang muncul di berbagai media, bahwa kondisi kas pemerintah daerah kosong, Fraksi GPN menduga atau bahkan meyakini adanya managemen di pemerintah daerah yang buruk, yang tidak sesuai dengan hasil keputusan diberbagai rapat penting yang tertuang di dalam APBD. Oleh karenanya kami memberikan saran :
- Dalam mengambil dan melaksanakan keputusan harus secara konsisten memegang kesepakatan, aturan yang secara legal formal menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Kepada kepala SKPD dan siapa pun juga, ketika menerima instruksi dari atasan harus disertai nota dinas yang jelas.
Jangan sekali – kali mau melaksanakan program di luar program-program yang tidak ada dasar hukumnya, karena dapat mengakibatkan amburadulnya managemen pemerintahan yang mengakibatkan amburadulnya program pembangunan dan amburadulnya managemen keuangan. (adv/jek)
