Kediri (Jatimsmart.id) – Untuk melindungi masyarakat terutama pelajar sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG), Bupati Kediri haninditohi malam Pramana melakukan suspend terhadap SPPG Tugurejo.
“Kami telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan melakukan penghentian sementara (suspend) layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem,” kata Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), saat menjenguk korban terduga keracunan makanan Program MBG, di RSUD SLG Kabupaten Kediri, Selasa, 28 April 2026.
Menurut Mas Dhito, sampel sisa makanan telah dikirimkan ke laboratorium. Sementara, dari enam anak yang dirawat satu diantaranya telah pulang dan menjalani rawat jalan, lima lainnya masih dirawat karena leukositnya masih tinggi.
“Kalau dari hasil lab itu ternyata masih ada kandungan-kandungan yang tidak baik maka SPPG-nya belum boleh beroperasi,” kata Mas Dhito.
Sebagai bentuk antisipasi kasus keracunan makanan tersebut, lanjut Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah setelah menerima makanan dari SPPG melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi siswa.
“Pengecekan juga diharapkan dilakukan di semua sekolah termasuk yang masuk di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Pengecekan dinilai sangat penting mengingat makanan diproduksi pada pagi hari dan dikonsumsi pada siang,” katanya.
Ia mengemukakan, dengan kondisi tempat makan yang tertutup rapat tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membahayakan ketika dikonsumsi.
“Kemarin sebenarnya, guru di sana sudah mencicipi makanan ini cuma sudah ada yang terlanjur beberapa yang terdistribusi ke anak-anak,” kata Mas Dhito.
Mas Dhito menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri tetap akan melakukan evaluasi dari kejadian keracunan tersebut. Khusus bagi SPPG ketika tidak memenuhi persyaratan atau SOP yang telah ditentukan, pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bakal dilakukan.
“Kalau tidak memenuhi itu (SLHS) ya kita cabut. Sebenarnya ini kasus pertama di kabupaten dan harapannya tidak ada lagi,” katanya. (jek/ad)
