Kediri (Jatimsmart.id) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk melihat kondisi Kantor DPRD Kota Kediri yang terbakar pada 30 Agustus lalu, Minggu (14/09/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi bangunan pasca kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan. Menteri PU bersama Wali Kota Kediri dan Pimpinan DPRD berkeliling melihat beberapa bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan. Sebab ada permintaan dari Anggota DPRD yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain. Apabila ingin dipindahkan maka harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena dari Kementerian PU hanya untuk melakukan rehabilitasi.
“Mirip-mirip di Kabupaten Kediri tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Setelah ini kami akan teruskan permintaan ini ke Kementerian Keuangan jadi sementara waktu kita tidak teruskan upaya rehab di sini. Nanti sampai diperoleh persetujuan untuk membangun Kantor DPRD Kota Kediri di tempat lain,” jelasnya.
Untuk skema porsi anggarannya, Dody Hanggodo mengungkapkan nanti akan diputuskan bersama dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasti nanti dari Kementerian Keuangan akan memberikan arahan berapa porsi dari APBN dan APBD. Untuk Kabupaten Kediri diperkirakan sekitar 100 milyar, kalau Kota Kediri sekitar 15 milyar.
Tetapi karena ada permintaan untuk membangun di lokasi lain maka nanti total pastinya, serta porsi antara APBN dan APBD disesuaikan dengan Kementerian Keuangan.
“Misalnya seperti sayap kanan kiri ini kan kerusakannya sedang kalau gedung utamanya wajib dihancurkan. Ini kira-kira sebesar 15 milyar. Pasti saat kita membangun kemungkinan lebih dari itu maka kita tunggu arahan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Menteri PU menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran pemulihan gedung-gedung yang terbakar di sejumlah daerah. Secara hitungan kasar hampir 1 triliun. Setiap tempat yang mengalami kerusakan berat dan masif, didatangi oleh Kemeterian PU untuk dihitung ulang.
“Semua mohon Kantor DPRD dipindahkan tetapi setelah saya jelaskan mereka berpikir ulang, dan mengatakan dibangun di sini saja daripada lama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Dewan dan Bu Wali mau menunggu ya tidak masalah nanti segera kita proses,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain. Kantor saat ini terlalu sempit dan kurang representatif. Sehingga saat masyarakat ingin audiensi dapat lebih tenang, nyaman dan representatif. Begitu pula saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat, banyak yang harus berada di luar untuk mendengarkannya.
“Jadi 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali terkait hal ini. Karena Kota Kediri punya lahan atau aset yang bisa dimanfaatkan maka kita manfaatkan. Bangunan ini dibangun sejak tahun 70 sekian, luasannya pun juga kita tidak pernah merubahnya,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Kediri menjelaskan terkait lokasi, ada beberapa alternatif. Apabila sudah ada kesepakatan dan dari Kementerian setuju nanti akan disampaikan lokasi yang baru. Untuk saat ini rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD, menggunakan ruangan-ruangan yang dimiliki oleh Pemkot Kediri.
Turut mendampingi, jajaran Kementerian PU, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heryadi, dan tamu undangan lainnya. (jek)
