Blitar (Jatimsmart.id) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menggelar sidang lokasi atau pemeriksaan setempat pembangunan Hotel Santika Blitar, Selasa (11/1). Hal ini dilakukan untuk mengetahui lokasi gugatan warga terhadap pembangunan hotel Santika yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kota Blitar.
Pemeriksaan lokasi ini dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN Surabaya Tedi Romyadi, S.H.,M.H. dengan menghadirkan pihak penggugat yang diwakili penasehat hukumnya yaitu Hendi Priono S.H. dan sukariono, S.H. Sedangkan dari pihak tergugat diwakili penasehat hukumnya yaitu Suyanto, S.H.
“Kami melakukan pengecekan tempat pembangunan hotel Santika ini. Bagaimana sih di dalamnya, karena di sana dipermasalahkan. Diantaranya mengenai jarak dengan mata air, tidak ada papan nama IMB. Dan yang terakhir debet air di sini berkurang,” kata Tedi Romyadi.
Lebih lanjut Ketua PTUN Surabaya ini menyampaikan, hasilnya nanti akan disampaikan dalam persidnangan pemanggilan saksi-saksi.
“Tentunya nantinya akan kami utarakan kepada saksi-saksi. Artinya apa yang kita lihat ini sesuai apa nggak dengan yang disampaikan saksi-saksi. Kemudian nanti kami membuat suatu kesimpulan,” jelasnya.
Sementara kuasa hukum pihak tergugat, Suyanto S.H. mengatakan, sesuai dengan persoalan yang diajukan pihak penggugat yaitu masalah IMB 1 dan IMB 2. Dimana IMB yang satu untuk lima lantai, kemudian IMB yang kedua adalah penambahan.
“Kita itu semuanya sudah lengkap. Dan yang dipermasalahkan tadi adalah masalah alamat RT/RW. Padahal kita membangun hotel ini berdasarkan 6 sertifikat. Dan 6 sertifilat itu tidak akan berubah alamatnya, karena menggunakan garis derajat dari satelit,” kata Suyanto.
Suyanto menambahkan, jika masalah RT/RW dipermasalahkan itu merupakan kesalahan redaksionis. Karena jalan di depan pembangunan hotel Santika ini, dulunya Jalan Majen Sungkono, dan sekarang berubah menjadi Jalan Ir. Soekarno.
“Jadi kalau jalan bisa berubah, RT/RW pun bisa berubah karena ada penyempitan wilayah atau pelebaran wilayah. Itu bisa berubah. Menurut kami itu tidak signifikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Suyanto menyampaikan, kemudian terkait adanya tudingan pengeboran sumur dalam. Namun saat persidangan di tempat, tidak diketemukan adanya pengeboran sumur dalam.
“Saat persidangan di tempat dibuka, kami suruh mencari mana ada pengeboran sumur dalam, baik yang baru maupun lama. Ternyata tidak ada pengeboran itu. Kemudian kita tunjukan penggunaan PDAM. Tadi sudah saya lihatkan bahwa PDAM itu ada, yaitu GTW tadi. Selanjutnya terkait Sendang, kaitannya dengan jarak, itu merupakan radius 200 meter. Artinya semuanya yang berada dalam radius 200 meter itu harus kena semua (tidak ada bangunan),” paparnya.
Dalam persidangan lanjutan Senin 17 Januari mendatang Suyanto menyebut, bahwa itu penambahan-penambahan alat bukti surat dan saksi penggugat.
Ditempat yang sama, kuasa hukum warga Sendang, Hendi Priono mengatakan, sidang di tempat itu merupakan pengecekan lokasi pendirian hotel.
“Ada dua hal yang kita tekankan pada hari ini, yaitu sumber mata air yang akan dipergunakan oleh hotel. Dan hari ini menurut keterangan pihak hotel air itu tidak diambil dari tanah, tetapi dari sumur dan PDAM. Hotel sebesar ini kalau sumbernya dari PDAM dan air sumur biasa kan gak logik. Jadi dugaan kita ini tetap menggunakan pengeboran sumur dalam,” kata Hendi.
Hendi menandaskan, Hakim PTUN saat memeriksa objek ini tidak mengambil kesimpulan apapun.
“Hari ini Hakim PTUN tidak bersikap, namun hanya memeriksa lokasi yang nantinya untuk menjadi bahan permintaan keterangan saksi waktu di persidangan. Kemudian dihubungkan bukti-bukti yang ada, baru hakim membuat kesimpulan,” tandasnya.
Diketahui pembangunan Hotel Santika di Jalan Ir. Sukarno, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar tersebut, sempat digugat 124 kepala keluarga (KK) warga Sendang. Pasalnya, pembangunan tersebut diduga perijinannya menyalahi aturan dan terlalu dekat dengan sumber mata air. (tok/jek)
