Surabaya (Jatimsmart.id) – Tim Penasihat Hukum terdakwa Ade Yolando Sudirman secara resmi mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam perkara Nomor 1389/Pid.B/2025/PN Sby. Senin (14/7/2025).
Dalam eksepsi yang disampaikan di hadapan majelis hakim, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa perkara yang menimpa klien mereka tidak termasuk dalam ranah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, melainkan berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., Drs. Victor Asian Sinaga, S.H., Moh. Syukur Fahmi, S.H., Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.IIP., serta Rahma Jelita Marthaningtyas, S.H., menegaskan bahwa PT Angkasa Pura Kargo (kini bernama PT Integrasi Aviasi Solusi), sebagai pihak yang mengalami kerugian, merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Angkasa Pura II. Oleh karena itu, kekayaan yang dikelola oleh PT APK dikategorikan sebagai kekayaan negara.
Kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek yang menjadi pokok perkara tersebut disebut mencapai Rp4.848.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah). Kerugian tersebut berasal dari tiga proyek pengadaan barang, yaitu pengiriman 5.000 batang tiang listrik ke Kepulauan Raas, 1.800 unit solar lamp ke wilayah Jawa Tengah, serta satu unit rig dan services yang dikirim dari Mamahak, Kalimantan Timur, ke Marunda, Jakarta Utara.
Menurut Penasehat Hukum Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pada periode November 2020 hingga Mei 2021, PT APK masih berstatus sebagai anak perusahaan BUMN. Dalam rentang waktu tersebut, dana milik PT APK diduga telah disalurkan kepada berbagai pihak, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan bagi perusahaan.
Sementara itu, Perubahan status PT APK menjadi “cucu” BUMN baru terjadi pada 6 Oktober 2021, yaitu setelah peristiwa kerugian dimaksud terjadi.
“Oleh karena itu, perubahan status tersebut tidak menghapus sifat kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, konstruksi hukum yang tepat dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut tetap harus merujuk pada ketentuan UU Tipikor.” jelas Dr. Wahju Prijo Djatmiko
“Bahkan jika PT APK dikategorikan sebagai cucu BUMN, kerugian yang timbul tetap merupakan kerugian negara.” Tambahnya.
Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., juga menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada konsep kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan yang dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan diartikan sebagai peralihan kepemilikan dari uang negara atau publik menjadi milik privat atau perusahaan sepenuhnya.
Lebih lanjut, Tim Penasihat Hukum menilai penggunaan pasal-pasal KUHP dalam surat dakwaan JPU tidak tepat, mengingat KUHP sebagai hukum pidana umum tidak menyediakan instrumen yang memadai untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU Tipikor yang bersifat khusus harus dijadikan dasar utama dalam pemeriksaan perkara ini.
Pada akhir persidangan, Tim Penasihat Hukum menyatakan bahwa terdakwa Ade Yolando Sudirman bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi whistleblower, demi mengungkap perkara ini secara transparan dan menyeluruh. (tim)
