Nganjuk (Jatimsmart.id) – Rencana edukasi melalui film bertema Cyber Bullying bagi siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Nganjuk justru berujung polemik.
Alih-alih mendapatkan sambutan hangat, kegiatan nonton bareng (nobar) ini justru menuai protes keras karena dianggap memberatkan kantong orang tua siswa.
“Kami menolak keras. Total biaya bisa mencapai Rp65.000 per siswa kalau dihitung dengan transportasi,” keluh Pakdhe Kamto dari Forum OTT KPK.
Kegelisahan warga ini akhirnya sampai ke telinga para wakil rakyat.Senin (29/12/2025) ini, suasana di Ruang Rapat Banggar DPRD Nganjuk diprediksi akan hangat. Komisi IV telah mengundang Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan pihak ketiga yang mencari keuntungan di balik program pendidikan ini.
Lebih lanjut, Pakdhe Kamto menegaskan bahwa tidak menolak program PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) tersebut, pihaknya hanya menolak jika program tersebut disosialisasikan namun membebankan para wali murid.
“Progam PPK ini harus disosialisasikan, masih ada cara lain dalam mensosialisasikan program ini tanpa memberatkan wali murid”, Jelas Pakde Kamto.
DPRD berharap pertemuan ini menjadi pintu transparansi agar program sekolah tidak lagi menjadi beban finansial bagi wali murid. (And)
