Nganjuk (Jatimsmart.id) – Selama satu tahun masa pengabdian di DPRD Kabupaten Nganjuk, Fraksi PDI Perjuangan meneguhkan komitmennya untuk menjalankan mandat rakyat melalui kerja politik yang konsisten, terukur, dan berpihak kepada wong cilik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran, yang dijalankan secara terpadu dengan tujuan menghadirkan keadilan sosial serta pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Nganjuk.
Dalam laporan kinerja satu tahun, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membentuk peraturan daerah, mengawal anggaran, serta melakukan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nganjuk, Drs. H. Gondo Hariyono, M.Si., menyampaikan bahwa laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat.
“Laporan kinerja ini adalah wujud keterbukaan dan tanggung jawab moral kami kepada rakyat. Setiap kebijakan, pengawasan, dan keputusan anggaran yang kami lakukan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang menjadi basis perjuangan PDI Perjuangan,” ujarnya, Kamis (9/1/2026).
Mengawal Legislasi Pro Rakyat dalam fungsi legislasi, Fraksi PDI Perjuangan berkontribusi aktif dalam melahirkan sejumlah peraturan daerah strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Sepanjang tahun 2025, fraksi ini mengawal pengesahan tujuh Peraturan Daerah (Perda) penting demi kemajuan Kabupaten Nganjuk.
Beberapa di antaranya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Perda Penyelenggaraan Kearsipan.
Fraksi PDI Perjuangan juga berperan aktif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025–2029 yang kemudian ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2025, serta mengawal Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, fraksi turut mendorong pembahasan Raperda prioritas, seperti Bantuan Sosial, Pendidikan Keagamaan, Fasilitasi Investasi, hingga Perda Perlindungan Pasar Tradisional sebagai bentuk keberpihakan terhadap pedagang kecil dan penguatan ekonomi kerakyatan.Pengawasan Turun ke Lapangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya mengandalkan rapat-rapat formal.
Sepanjang tahun 2025, fraksi aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.Pengawasan dilakukan terhadap layanan kesehatan di Puskesmas, RSD Nganjuk, dan RSD Kertosono guna menjamin kualitas pelayanan serta cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Di sektor pendidikan, fraksi memastikan mutu pendidikan tetap terjaga. Sementara di bidang infrastruktur, pengawasan mencakup pembangunan jalan, jembatan, pengairan, drainase, hingga program rumah tidak layak huni (RTLH).
Di sektor lingkungan dan kebencanaan, Fraksi PDI Perjuangan terlibat langsung dalam kegiatan mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi di wilayah rawan bencana, seperti Kecamatan Ngetos dan Rejoso, serta melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis.
Temuan lapangan tersebut menjadi dasar penyusunan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.APBD untuk Kesejahteraan Rakyat dalam fungsi anggaran, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan prinsip bahwa setiap rupiah uang rakyat harus kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Fraksi mengawal ketat pembahasan KUA–PPAS dan APBD dengan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pemerataan infrastruktur hingga pelosok desa, penguatan sektor pertanian dan UMKM, program bedah rumah,PTSL,Bantuan Sosial serta percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Fraksi PDI Perjuangan terus mengawal pengelolaan anggaran,untuk memperjuangkan kesehatan gratis uhc, pembangunan berklenjuta, perbaikan infrastruktur, perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, perbaikan sarana prasarana sekolah,kesehatan,pertanian dll.
Melalui peran aktif dalam penyusunan APBD 2025, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong disiplin pengelolaan keuangan daerah.
Hasilnya, Kabupaten Nganjuk berhasil meraih tambahan dana insentif fiskal sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2025.Serap Aspirasi dan Capaian Prestasi sebagai bagian dari penguatan demokrasi, Fraksi PDI Perjuangan secara aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui kunjungan lapangan, pertemuan konstituen, serta berbagai forum warga.
Aspirasi yang dihimpun menjadi landasan dalam menentukan sikap politik dan program kerja fraksi.Salah satu capaian penting adalah keberhasilan dalam mendorong program penurunan stunting. Berkat upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerima reward dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3 miliar atas keberhasilan menekan angka stunting secara signifikan.
Menutup laporan kinerja satu tahun, Ketua DPC PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa perjuangan fraksi akan terus berlanjut.
“Satu tahun pengabdian adalah bagian dari jalan panjang perjuangan ideologis. Kami akan terus menjaga keberpihakan kepada wong cilik, mengawal APBD agar tetap pro-rakyat, serta memastikan negara hadir melalui kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial,” tegasnya.
Berlandaskan nilai Trisakti dan semangat gotong royong, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera. (And)
