Kediri (Jatimsmart.id) – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada Selasa (7/10/2025) berlangsung dinamis dan penuh sorotan tajam. Agenda rapat kali ini adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Kediri atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di ruang rapat Tegowangi lantai 3 BKAD Kabupaten Kediri.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Gutomo itu dihadiri Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa beserta jajaran OPD, karena Bupati Kediri kembali berhalangan hadir. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan masukan dan sorotan terhadap arah kebijakan anggaran daerah senilai Rp3,36 triliun.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangan kritis atas arah kebijakan keuangan daerah tahun depan. Isu dominan yang mengemuka adalah kemandirian fiskal daerah, efisiensi belanja, dan restorasi tata kelola pemerintahan pasca tragedi 28 Agustus.
Fraksi Partai NasDem tampil paling tajam dalam memberikan catatan. Melalui juru bicaranya Sulistyo Budi, S.I.P, NasDem menyebut tragedi pembakaran kantor pemerintahan pada 28 Agustus lalu sebagai “tamparan keras” dan “jeritan hati nurani yang tak lagi didengar”.
NasDem menilai peristiwa yang menyebabkan kerugian fisik hingga Rp160 miliar dan hilangnya dokumen penting itu harus menjadi momentum restorasi total — bukan sekadar membangun kembali gedung, tapi juga memperbaiki hubungan komunikasi dan kepercayaan publik.
“Pemerintah daerah harus lebih responsif dan manusiawi dalam menanggapi keluhan masyarakat. Jangan sampai jalur komunikasi hanya menjadi formalitas,” tegas Sulistyo.
Fraksi juga menyoroti kebijakan Pemkab yang dinilai masih lahir dari ambisi proyek, bukan empati berbasis data. Kasus reforma agraria di Puncu dan Ngancar serta pencemaran air di Plosoklaten disebut sebagai potret akumulasi ketidakpuasan warga.
Dalam pembangunan kembali kantor pemerintahan, NasDem menegaskan agar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai Perda No. 3 Tahun 2024 benar-benar dipenuhi.
NasDem juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam RAPBD 2026:
Target pendapatan daerah turun 5,84%, namun retribusi daerah naik drastis hingga 188,65%, dari Rp110 miliar menjadi Rp320 miliar.
Belanja modal menurun 34,66%, sementara belanja tidak terduga (BTT) justru melonjak 869,49%.
Fraksi meminta penjelasan detail atas lonjakan dan penurunan tersebut, serta menegaskan agar kenaikan retribusi tidak membebani rakyat di tengah ekonomi sulit.
Selain itu, NasDem menyoroti alokasi dana cadangan Pilkada Rp30 miliar, yang dinilai tidak mendesak pasca putusan MK No. 135 Tahun 2024. Berdasarkan putusan tersebut, Pemilihan Bupati Kediri baru diperkirakan digelar pada 2031, bukan 2029. NasDem mengusulkan dana itu dialihkan ke sektor produktif atau pembelian peralatan kantor agar tidak menjadi idle money.
Fraksi Golkar, lewat Ir. Wiyono, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dan profesionalitas ASN, mengingat belanja pegawai yang mencapai Rp1,7 triliun dari total APBD Rp2,52 triliun. Golkar juga mendorong peningkatan PAD dari sektor pertanian dan UMKM, yang dinilai masih lemah.
Fraksi PAN, melalui Yusuf Aziz, S.P, menyoroti turunnya kekuatan fiskal APBD menjadi Rp3,36 triliun, atau berkurang Rp128 miliar dari tahun sebelumnya. PAN mendesak agar belanja diarahkan pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti revitalisasi pasar tradisional, pendidikan, dan pelayanan BPJS.
Fraksi Demokrat, lewat Prima Ayu Nugrahani, S.A.B, meminta Pemkab lebih transparan dalam pengelolaan dana publik dan memperkuat UMKM serta ketahanan pangan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Yatirah menyoroti turunnya hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang mencapai 67,7%.
Fraksi PKB, lewat Abdul Hasyim, menekankan pentingnya digitalisasi pajak dan partisipasi publik, serta memastikan belanja pelayanan publik minimal 40% dari total belanja daerah.
Adapun Fraksi Gerindra, melalui Drs. H. Mujiyono, menyoroti perlunya sumber PAD baru, terutama dari sektor pariwisata dan ekonomi lokal, agar kemandirian keuangan daerah semakin kuat.
Menanggapi pandangan seluruh fraksi, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang konstruktif.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Kediri berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan mengoptimalkan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
“Evaluasi terhadap BUMD terus kami lakukan, tidak hanya tahunan tapi juga bulanan. SDM-nya pun kami benahi agar BUMD bisa lebih produktif dan benar-benar menopang PAD,” ujar Dewi.
Ia menambahkan, seluruh saran dari fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan RAPBD 2026 agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada masyarakat dan adaptif terhadap tantangan ke depan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum reflektif bagi Pemkab dan DPRD Kediri untuk memastikan arah pembangunan 2026 berjalan dengan transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Seluruh fraksi sepakat melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026 sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan harapan pemerintahan pasca-tragedi dapat bangkit lebih kuat dan berempati pada suara rakyat. (*)
