Nganjuk (Jatimsmart.id) – Sebagai upaya mendorong terwujudnya Kabupaten Nganjuk Satu Data, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk lakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Sektoral dengan Pengelola Data Statistik Sektoral di Kabupaten Nganjuk, Kamis (5/1/2023).
Bertempat di Ruang Rapat Sekda Nganjuk, kegiatan rakor forum satu data tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan. Hadir Asisten Umum Setda Kabupaten Nganjuk serta BPS Kabupaten Nganjuk.
Rakor diikuti oleh pengelolaan data statistik sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Nganjuk. Hadir dari Bappeda Kabupaten Nganjuk, Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk, dan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Hadir pula Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Nganjuk.
Membuka, Rakor Forum data, Sekda Nur Solekan menargetkan indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Nganjuk tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. “Tahun 2023 SPBE kita targetkan dapat nilai sangat baik. Minimal nilai 3.5, ini target yang harus kita capai di 2023,” tutur Sekda.
Salah satu yang menjadi indikator SPBE untuk mencapai nilai tersebut, kata Sekda Nur Solekan, harus terwujudnya data sektoral satu data di Kabupaten Nganjuk. “Maka dibutuhkan team work kerjasama yang bagus antara dinas atau OPD untuk menuju satu data Nganjuk tersebut,” tukasnya.
“Pemerintah Kabupaten Nganjuk siap menyukseskan program pemerintah pusat satu data indonesia, satu data Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan Perpres No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,” tegasnya.
Dalam arahannya, Sekda Nur Solekan menyampaikan bahwa perumusan kebijakan pembangunan suatu daerah harus mempunyai sumber yang akurat. Darimana sumber tersebut, disampaikan Sekda yakni berasal dari Data Sektoral satu data Nganjuk.
“Maka dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Artinya kita bekerja dibawah Pemda (Pemkab Nganjuk) ini, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak boleh bekerja parsial. Bekerja Sendiri. Semua harus terkolaborasi,” jelasnya.
Diakui Sekda Nur Solekan, data yang tidak akurat dan berbeda-beda maka akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu Sekda Nganjuk berharap data sektoral satu data Nganjuk adalah data yang valid.
“Tentang data kemiskinan, dengan intervensi yang ada disini (data sektoral). Sebuah kebijakan satu data kemiskinan menjadi data yang valid. Untuk menentukan program-progam di daerah maupun pusat,” bebernya mencontohkan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Slamet Basuki menyampaikan tujuan kegiatan hari ini, Rakor Forum satu data Kabupaten Nganjuk adalah untuk merumuskan Dasboard satu data yang akan diluncurkan oleh unit kerjanya.
Slambas sapaan akrab Kepala Diskominfo Nganjuk menjelaskan, secara garis besar pengelolaan data menjadi salah satu indikator penilaian indeks SPBE. Sementara itu, di dalam SPBE ada tiga komponen pengelolaan data yang harus terpenuhi. Yaitu; manejemen data, penerapan menejemen data, dan layanan data terbuka.
“Indeks SPBE Nganjuk 2.14 atau Cukup. Sebelumnya 2.62 nilai Baik. Salah satu penyebab penurunannya adalah adanya parameter tambahan yaitu manajemen SPBE,” terang Slambas.
Untuk mendongkrak nilai SPBE Nganjuk, Slambas menyebut harus ditingkatkan manajemen datanya. Salah satunya berkaitan dengan kelembagaan tim data sektoral Nganjuk.
“Secara berkala mengadakan kegiatan-kegiatan pertemuan atau rekonsiliasi. Kemudian menghasilkan rekomendasi, rekomendasi ditindak lanjuti. Itu nanti yang akan menjadikan optimal penilaiannya SPBE. Seperti yang kita laksanakan hari ini misalnya rakor forum satu data Nganjuk,” urainya sembari menyebut kegiatan rakor forum data diharapkan akan menjadi kegiatan bulanan. Sebagai sarana komunikasi antara pemangku data sektoral.
Selanjutnya, untuk mendongkrak nilai SPBE lainnya adalah adanya inovasi dalam pengelolaan satu data daerah. “Sesuai dengan arahan bapak Bupati agar berinovasi. Kami siap menyusun dashboard satu data terpadu satu data daerah berbasis desa,” kata Slambas.
“Kominfo sebagai wali data Kabupaten, Bappeda wali data pendukung, pembina data statistik Kepala BPS, pembina data spasial PUPR Nganjuk. Dan produsen datanya adalah seluruh perangkat daerah,” tambahnya sembari menyebut tim data Kabupaten Nganjuk lebih spesifik, karena data yang diperoleh langsung dari kepala bidang dan kepala seksi di masing-masing OPD. (red/ngk)
