Surabaya (Jatimsmart.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut, pembuatan tanggul bisa menjadi salah satu solusi alternatif jangka panjang untuk mengatasi banjir akibat luapan Kali Lamong. Menurutnya, dengan pembangunan tanggul di hulu sungai maka daya tampung airnya akan semakin besar. Sehingga, efek dampak di Mojokerto, Gresik ataupun Lamongan bisa dikurangi.
“Ketika intensitas hujan tinggi di Kali Lamong sekitar 2 jam saja, maka air akan meluap ke beberapa daerah lainnya. Karenanya, harus ada solusi strategis jangka panjang. Salah satunya dengan membuat tanggul di Kali Lamong,” kata Khofifah, dikutip dari laman resmi Pemprov Jatim.
Rabu 8 Januari 2020 sore kemarin, Khofifah meninjau daerah terdampak banjir luapan Kali Lamong di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik. Daerah pertama yang ditinjau oleh Gubernur Khofifah yaitu Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dengan didampingi oleh Plt. Bupati Mojokerto, dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto. Kemudian dilanjutkan peninjauan ke Desa Guranganyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik didampingi oleh Bupati Gresik, dan forkopimda Gresik.
Menurut Khofifah, pembuatan tanggul di Kali Lamong akan lebih efektif dibandingkan dengan melakukan pengerukan. Terlebih lagi, sedimentasi di area Kali Lamong relatif cepat. Sehingga jika hanya dengan pengerukan maka dalam waktu sekitar 5 tahun lagi kemungkinan harus dilakukan pengerukan ulang.
“Kalau hanya dengan pengerukan, untuk Kali Lamong kemungkinan sedimentasinya akan relatif cepat kembali sehingga harus dikeruk lagi. Terlebih, area yang harus dikeruk di Kali Lamong juga lumayan panjang,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Khofifah menambahkan, bahwa pihaknya telah mengkomunikasikan terkait pembuatan tanggul Kali Lamong kepada Menteri PUPR dan Pemkab Gresik. Bahkan, pada Perpres No. 80 Tahun 2019 pembangunan tanggul juga telah masuk dalam rencana prioritas, salah satunya tanggul Kali Lamong. Serta, pada lampiran Perpres telah disebutkan pembiayaan tanggul ini nantinya akan menggunakan APBN dengan anggaran sekitar Rp. 1,1 triliun.
“Untuk pembangunan tanggul ini telah dianggarkan sekitar Rp. 1,1 triliun pada APBN. Tapi, kami juga akan tetap membutuhkan feasibility study (FS) terupdate untuk mengetahui terkait titik-titik luasan pembangunan tanggul. Sehingga kemungkinan berpengaruh pada biaya yang dibutuhkan,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Namun demikian, lanjut Khofifah, ketika ada pembuatan tanggul maka harus ada pembebasan lahan di area seputar tanggul. Untuk itu, Pemkab Gresik diharapkan melakukan pendekatan dan mengkomunikasikan kepada warga yang lahannya kemungkinan dibutuhkan untuk pembangunan tanggul.
“Untuk pembuatan tanggul ini dan pembebasan lahan pembiayaannya berasal dari Kementrian PUPR. Namun kami harap Pemkab Gresik, Mojokerto, Lamongan dan Pemko Surabaya bisa melakukan kordinasi serta sosialisasi pada warga yang lahannya harus dibebaskan untuk kebutuhan tanggul,” tutur mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga sekali lagi meminta kepada seluruh masyarakat Jatim untuk terus waspada akan adanya ancaman banjir. Apalagi, menurut informasi dari BMKG sampai dengan bulan Maret intentsitas hujan di Jawa termasuk di Jatim relatif tinggi. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran siaga 1 sampai dengan bulan Mei. (*)
