Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meraih gelar Doktor Honoris Causa/HC bidang pendidikan vokasi kerakyatan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penganugerahan gelar Doktor HC ini diserahkan oleh Rektor UMM Dr. H. Fauzan, M.Pd dalam Sidang Terbuka Senat di Dome UMM, Jl. Karyawiguna No. 90, Karangploso, Malang, Kamis (27/12).
Dalam orasi ilmiahnya Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan, pendidikan vokasi sengaja dikembangkan sebagai modal agar Jatim lebih berdaya saing. Hal ini penting dilakukan untuk menjawab tiga tantangan besar yaitu adanya bonus demografi, middle income trap, dan perkembangan revolusi industri 4.0.
Pakde Karwo menjelaskan, strategi pertama yang dilakukan yakni Pemprov Jatim telah membuat diskresi kebijakan pengelolaan pendidikan melalui Perda No. 9 Th. 2014 tentang Revitalisasi SMK. “Perda ini kami buat dalam rangka peningkatan daya siang Jatim, dan terbit lebih dulu sebelum Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” ungkapnya.
Selain itu, untuk mempercepat revitalisasi pihaknya juga membuat kebijakan moratorium pendirian SMA. Selain itu, juga moratorium bidang kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya perkantoran, akuntansi, dan teknik sepeda motor. “Saya menetapkan rasio perbandingan siswa SMK:SMA idealnya adalah 70:30,” tegas Pakde Karwo.
Pakde Karwo menambahkan, strategi selanjutnya dalam melakukan revitalisasi adalah penguatan link and match di SMK. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah konkrit melalui berbagai cara antara lain pembentukan komite pemagangan, pelatihan guru produktif dan tenaga ahli industri yang diperbantukan di SMK.
“Bagi SMK yang kualitasnya masih kurang, Pemprov Jatim juga menetapkan SMK Pengampu untuk melakukan program pembinaan. Satu SMK Pengampu paling banyak membawahi 4 sekolah binaan,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.
Lebih lanjut disampaikan, revitalisasi pendidikan tidak hanya di jalur formal tapi juga melalui Revitalisasi Vokasional Nonformal. Bentuk diskresinya melalui pengembangan SMK Mini, penerapan Dual Track Strategy, serta pengembangan madrasah diniyah (Madin) sebagai penguatan kelembagaan pendidikan vokasi nonformal. “Kebijakan pendidikan vokasi yang dilakukan di Jatim telah terbukti berhasil mendorong struktur pekerja di Jatim lebih berkualitas,” ujar Pakde Karwo.
Pakde Karwo berharap, ke depan pola pengembangan pendidikan vokasi terus dievaluasi baik di Jatim maupun nasional. Lewat evaluasi rutin nantinya akan memunculkan kurikulum baru yang betul-betul dibutuhkan pasar, misalnya bidang digital multimedia. Apalagi, pada tahun 2019 pemerintah pusat tengah fokus pada penguatan kualitas SDM lewat pendidikan vokasi.
“Konsep ini akan saya serahkan kepada pemerintah pusat, sehingga alokasi anggaran yang ada bisa difokuskan pada perbaikan kualitas vokasi yang ada dengan memperbanyak porsi training daripada teorinya,” pungkas Pakde Karwo.
