Surabaya (Jatimsmart.id) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H serta libur panjang, berbagai hal perlu untuk menjaga stok ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat sehingga bisa mengendalikan laju inflasi di Jatim.
BACA JUGA:
- 125 KK di Kediri Jalani Karantina, Ketersediaan Pangan dan Kesehatan Dijamin
- Sidak Pasar, Kapolres Kediri Pastikan Ketersediaan Pangan Hingga Lebaran Aman
- Satgas Pangan Cek Ketersediaan Komoditas Pangan di Pasar Pare
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa dalam pelaksanannya sangat penting dibutuhkan proses evaluasi pengawasan dan pengendalian dari strategi Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif (strategi 4K) untuk mengendalikan laju inflasi Jawa Timur.
“HLM dan Rakorwil TPID Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan menjelang hari raya ini menjadi penting untuk bisa memastikan ketersediaan pangan yang cukup , keterjangkauan, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif. Tidak semata menekan laju inflasi. Karenanya, kami menyampaikan terimakasih BI dapat segera melakukan evaluasi capaian strategi 4K,” terang Gubernur Khofifah saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Grahadi, Surabaya.
Melalui HLM dan Rakorwil TPID Jatim, Khofifah meminta TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota di Jatim mampu memetakan upaya yang harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan, menjaga stabilitas harga dan kualitas produk.
BACA JUGA:
- Jatim Surplus Beras 3,5 Juta Ton, Gubernur Khofifah dan Gubernur Anies Kerjasama Lintas Provinsi
- DPR RI : Impor Beras Tetap Dilakukan, Asal Tidak Beredar Di Pasar
- Stok Melimpah, Khofifah Minta Tak Perlu Impor Beras
Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan salah satu yang terpenting untuk dapat memetakan langkah atau upaya melaksanakan strategi (4 K) saat ini adalah mengetahui update perkembangan sebaran Covid-19. Dirinya menyebut bahwa kondisi terkini peta penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. (*)
