Blitar (Jatimsmart.id) – Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Fraksi GPN menyoroti kinerja Pemerintah Daerah yang masih harus di evaluasi.
“Kita melaksanakan Paripurna hari ini mengenai Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan fraksi kami menyoroti kinerja Pemerintah Daerah serta berpandangan terkait evaluasi kinerja Penerintah Daerah tahun 2019. Banyak yang kita soroti, kita juga memberikan sumbagsih dan pikiran. Tahun 2019 banyak kinerja PUPR yang tidak baik, seperti soal perencaanaan pembangunan, soal proses lelangnya, soal pelaksanaan pembangunan, soal pengawasannya ini kita sorot benar-benar karena kita anggap belum baik,” kata Abdul Munib, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
“Proses lelangnya yang mundur,pengawasannya tidak baik terbukti banyak persoalan-persoalan dilapangan terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan,mutu dan kualitas pekerjaan,” lanjutnya.
“Semua ini di buktikan dengan diputusnya kontrak kerja antara PT yang mengerjakan pekerjaan dengan Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan kurang bagusnya didalam perencanaan khususnya pada Proses pembangunan di Kabupaten Blitar yang kurang bagus ini yang kita soroti. Kita berharap kedepannya tidak akan seperti ini lagi,” ungkapnya. (adv/tok)
