Surabaya (Jatimsmart.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya kesejahteraan petani untuk mewujudkan cita-cita ketahanan pangan di Jatim.
Hal tersebut disampaikannya langsung saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan bertema “Sinergi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Mengawal Program Pertanian dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Provinsi Jawa Timur” di Hotel Vasa, Surabaya, Kamis (11/5/2023).
Wagub Emil mengatakan, kesejahteraan petani bisa ditentukan dengan faktor biaya. Di mana petani dihadapkan dengan tantangan penurunan harga yang merugikan.
“Jangan sampai, kebijakan kita urban-centric. Memurahkan harga pangan di kota, tapi mengurangi harga yang bisa diterima petani. Maka ini kita harus fokus mengendalikan tata niaga,” jelasnya.
Wagub Emil itu mengatakan, ada dua kata kunci saat membicarakan tentang ketahanan pangan. Yakni perihal lahan dan SDM.
“Kalau bicara soal lahan, kita masuk ke alih fungsi lahan. Tapi kalau berbicara tentang SDM-nya, maka kita bicara produktivitas. Produktivitas pun baru dapat diraih kalau petani sejahtera,” ujarnya.
“Jadi ketahanan pangan harus berdiri di atas kesejahteraan petani. Ini yang harus kita cita-citakan bersama. Maka nilai tukar petani harus selalu menjadi parameter kita,” lanjut Wagub Emil.
Untuk itu, peran APIP dan APH menjadi sangat vital. Sehingga, efektivitas mereka dapat memantau perkembangan inflasi dan memastikan keadilan harga bagi produsen.
“Yang pasti daerah harus mempunyai tata kelola yang baik. Ada satu lagi, pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan. Penegakkan Perda itu juga areanya Satpol PP. Berarti kita juga harus melihat dati kapasitas mereka,” terangnya.
Lebih jauh, Wagub Emil menuturkan bahwa diskusi tentang ketahanan pangan harus selalu dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat. Sebab, hampir sepertiga masyarakat Jawa Timur bekerja di sektor pertanian.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari PDB Indonesia, sedangkan Jatim berkontribusi 11,11% dari PDRB dan merupakan penyumbang ketiga tertinggi Indonesia.
Selain itu, sektor pertanian menyerap 31,87 juta tenaga kerja atau sekitar 25,19% dari total angkatan kerja 133,56 juta. Di Jatim sendiri, sektor pertanian menyerap 31,30% dati total tenaga kerja.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka mengatakan bahwa penting untuk setiap orang menyusun strategi ketahanan pangan. Sebab, banyak negara di dunia menghadapi krisis pangan.
“Strategi ketahanan pangan ini supaya kita bisa jaga kedaulatan pangan Indonesia di masa yang akan datang. Kita paham koordinasi itu sulit untuk dilaksanakan. Tapi mari mengawal bersama-sama agar program-program kami bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, pembahasan terkait pengalihan lahan dan ketahanan pangan penting untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Mengingat, 280 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya kepada pertanian.
“Jadi kita jangan melihat hanya sekedar membangun infrastruktur saja, namun keberpihakan kita terhadap lahan-lahan pertanian. Saya mengharapkan pertemuan kita hari ini memberikan nilai tambah agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan Indonesia,” tuturnya. (red)
