Surabaya (Jatimsmart.id) – Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemprov Jawa Timur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Terutama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan daerah kumuh, penanganan limbah terpadu serta perbaikan irigasi tetap. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prioritas yang sempat tertunda di Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
“Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, maka nantinya pelaksanaan prioritas infrastruktur tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme padat karya sehingga dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Jawa Timur,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat membacakan Jawaban Eksekutif atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jatim terkait pembahasan Raperda APBD Provinsi Jatim TA 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (25/11).
Tahun 2021 akan ada dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Terlebih pada kemantapan jalan, jalur lalu lintas serta jalan tol. Jalan tersebut tidak terlepas dari kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi dan pelebaran jalan provinsi.
BACA JUGA:
- Wagub Emil Ajak Bank Jatim Dorong Sektor Pariwisata di Jatim
- Wagub Emil Apresiasi BUMDes Award 2020 Inisiasi PKKPBI-ITS
- Respon Jembatan Putus di Pacitan, Wagub Emil Serahkan Bantuan kepada Warga Terdampak
Sedangkan terkait rencana penyelesaian JLS, Pemprov Jatim secara intens terus melakukan koordinasi. Terutama dengan Pemerintah Pusat agar perhatian terhadap pengembangan JLS/Pantai Selatan Jawa Timur. Pembangunan tersebut akan dianggarkan dalam APBN, APBD maupun sumber pendanaan lain/loan.
Kemudian terkait pembangunan jalan tol, saat ini di Jatim telah terbangun jalan Tol Madiun–Ngawi, Surabaya–Malang dan pelaksanaan Tol Probolinggo–Banyuwangi. Sedangkan untuk rencana pembangunan tol yang masih dalam tahap perencanaan. Pemprov Jatim berupaya melakukan penyiapan readiness criteria secara bertahap sehingga akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan fisiknya.
Sementara itu, menyikapi dampak pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan. Pada Tahun 2021 Pemprov Jatim terus melakukan pelatihan kerja yang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja dan pembekalan keterampilan bagi masyarakat.
BACA JUGA:
- Program Padat Karya, DLHKP Serap Ratusan Tenaga Kerja
- Tambah Modal Kerja, Gudang Garam Tak Bagikan Dividen
- Khofifah Minta Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota Perkuat Inovasi dan Budaya Kerja Kolaboratif
“Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang turun di masa pandemi Covid-19. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini maka dapat menumbuhkan kewirausahaan baru yang akhirnya dapat menggerakkan sektor ekonomi,” katanya.
Emil menambahkan, untuk menjawab tantangan pasar kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan industri 4.0, pengembangan pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0. (*)
