Nganjuk (Jatimsmart.id) – Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk dua tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah) tahun 2024 bertajuk ‘Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas’ di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo, Kamis (16/3/2023).
Acara dimulai dengan penandatanganan fakta integritas pengesahan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemkab Nganjuk dengan DPRD Kabupaten Nganjuk. Yang ditandatangani oleh Plt Bupati Nganjuk, Sekda Nganjuk, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pedidikan Kabupaten Nganjuk.
Berkesempatan membuka acara sekaligus memberikan sambutan serta arahannya Plt Bupati Nganjuk mengatakan bahwa, RKPD adalah bank perencanaan bukan bank usulan. Maka perlu adanya koneksivitas serta kolaborasi perencanaan dengan seluruh stakeholder. Ada 14 program prioritas Rancangan Akhir RPD tahun 2024-2026 yang disampaikan Kang Marhaen, hal itu akan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026.
Kepada seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Nganjuk Kang Marhaen meminta untuk berpikir secara makro dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan daerah di Kota Bayu. “Mari kita berpikir pembangunan secara makro, kira-kira prioritas-prioritas mana yang harus kita selesaikan. Target kami di tahun 2022 ini ada 93 infrastruktur yang sudah dibangun, kurang lebih 7 persen infrastruktur yang belum dibangun target saya tahun 2023 selesai,” ujar Kang Marhaen.
Dirinya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk terus meningkat.
“Tahun 2024 nanti dalam Musrenbang RKPD ini anggaran-anggaran untuk infrastruktur agar ditambahkan. Karena insfrastruktur ini menjadi hajat hidup orang banyak. Kemudian juga pelayanan kesehatan, kalau kita lihat total penduduk Nganjuk kurang lebih 1.117.033 jiwa yang sudah memiliki kartu BPJS kesehatan kurang lebih 823 ribu jiwa , kurangnya sekitar 294 ribu jiwa yang belum punya BPJS Kesehatan. Kami menargetkan orang Nganjuk yang sakit sudah tercover BPJS Kesehatan, mudah-mudahan ini disetujui oleh DPRD,” tuturnya.
Selain itu Kang Marhaen ingin Nganjuk mempunyai city branding untuk menjadikan Kabupaten Nganjuk semakin dikenal oleh masyarakat luas baik dalam maupun luar daerah. Serta menggenjot agropolitan Nganjuk agar membumi.
“Saya juga ingin Nganjuk punya branding, saya sudah siapkan city branding untuk Nganjuk agar lebih milenial. Selain itu bidang agropolitan yang belum membumi maka Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan harus genjot pertanian karena Nganjuk sebagai sentra pertnian dimana 27 persen berkontribusi di PDRB. Maka ayo bersama-sama membangun Nganjuk, karena Nganjuk milik kita bersama,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Ketua TP PKK Kab Nganjuk, unsur Forkopimda Nganjuk, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Sekda Kabupaten Nganjuk, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Bappeda Kabupaten Madiun, Bappeda Kabupaten Kediri, dan Bappeda Kabupaten Jombang, Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk, Kepala OPD serta Camat se Kabupaten Nganjuk, Ketua DWP Kabupaten Nganjuk, pihak Perbankan, Kesehatan, dan LSM.
Sebagai informasi berikut 14 program prioritas Rancangan Akhir RPD tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Musrenbang RKPD tahun 2024 :
- Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur publik,
- Pengentasan kemiskinan ekstrim,
- Peningkatan kesempatan kerja,
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan,
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan,
- Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup,
- Menjadikan Kabupaten Nganjuk menjadi destinasi wisata,
- Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional,
- Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan serta pengembangan food estate,
- Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal,
- Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif,
- Peningkatan profesionalitas birokrasi dan pelayanan kualitas pelayanan publik,
- Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
- Percepatan transportasi digital. (red/kab)
