Yogyakarta, (jatimsmart.id) – PLN Group bersama Polda Jawa Tengah dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meneken Pedoman Kerja Teknis (PKT) tentang Penyelenggaraan Pengamanan Instalasi dan Aset Ketenagalistrikan serta Penegakan Hukum guna mewujudkan keamanan instalasi dan aset ketenagalistrikan serta penegakan hukum.
Aset Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dikategorikan sebagai salah satu objek vital nasional mengingat penyaluran listrik kepada masyarakat memiliki peran sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang bersifat strategis.
Penandatanganan PKT yang berlangsung di ULTG Yogyakarta pada Selasa (27/5) dihadiri langsung oleh 4 General Manager unit PLN yang memiliki lingkup kerja di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT), Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (UID Jateng dan DIY), Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (UIK TJB) Jepara, dan Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B JAMALI).
Abdul Salam Nganro, General Manager PLN UIT JBT, menyatakan bahwa adanya PKT ini bertujuan sebagai pedoman dan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergi bagi PLN dan Kepolisian Republik Indonesia.
Abdul Salam Nganro menambahkan, PKT yang berlaku hingga akhir tahun ini adalah payung hukum bagi pelaksanaan pengamanan instalasi dan aset ketenagalistrikan seluruh unit PLN di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. PKT tersebut akan menjadi pedoman kerja lapangan dalam rangka pelaksanaan tugas yang meliputi adanya pertukaran informasi, pengamanan, pembinaan masyarakat, termasuk penindakan sumber daya manusia dalam konteks pengamanan Objek Vital Nasional (OBVITNAS).
“Pedoman kerja teknis ini sebagai dasar hukum bagi seluruh unit PLN di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta agar bersinergi dengan kepolisian di tingkat wilayah masing-masing untuk dapat melaksanakan pengamanan terhadap instalasi dan aset ketenagalistrikan serta penegakan hukum di lingkungan kerja PLN yang merupakan Objek Vital Nasional. Setelah ini, diharapkan seluruh Manajer Unit dapat melakukan kerjasama dengan Kepolisian dengan menunjuk PKT ini,” jelas Abdul Salam.
Dalam sambutannya, Komisaris Besar Polisi Pri Hartono E. L., S.I.K., Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa seluruh unit Polda Jawa Tengah siap bersinergi dengan PLN dan berharap bahwa setelah penandatanganan dilakukan, PLN dapat berkoordinasi secara intens.
“Tentunya pedoman ini lebih khusus mengatur dalam pelaksanaan pengamanan sebagai tugas pokok, yaitu pengamanan Objek Vital yang diemban oleh POLRI, yang diwujudkan melalui kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan POLRI yaitu Polda Jawa Tengah. Mari bersama, bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga seluruh Obvitnas yang merupakan aset nasioal. Kami pun berharap agar setiap koordinasi dapat dikomunikasi dengan baik,” tutur Dirpamobvit Polda Jateng.
Sementara itu, Komisaris Besar Polisi Juang Andi Priyanto, S.I.K., M.Hum., Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Daerah Istimewa Yogyakarta turut memberikan pernyataan terkait kesiapan Polda DIY dalam mendukung pengaman Obvitnas PLN di wilayah D.I. Yogyakarta.
“PKT ini merupakan wujud sinergi antara PLN dengan Polda D.I. Yogyakarta, kami optimis momentum ini dapat meningkatkan kerjasama antar instansi yang tentunya proporsional, tertib dan efisien dalam pengamanan aset nasional,” ungkap Dirpamobvit Polda D.I. Yogyakarta.
Penandatanganan PKT ini menunjukkan komitmen yang kuat dari PLN, Polda Jawa Tengah dan Polda D.I. Yogyakarta dalam menjaga keberlanjutan pasokan listrik yang andal dan aman bagi masyarakat. Langkah-langkah yang dihasilkan dari kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi proaktif dalam mengatasi potensi gangguan keamanan yang dapat mempengaruhi ketersediaan listrik di kedua wilayah.
“Kami berharap bahwa kolaborasi ini akan menjadi awal yang baik untuk membangun kerjasama yang lebih erat, menjaga aset-aset vital, dan memberikan rasa aman serta keandalan dalam penyediaan energi listrik kepada masyarakat,” tutup Abdul Salam Nganro.(*)
