Blitar (Jatimsmart.id) – Forum RT RW se-Kabupaten Blitar mendatangi DPRD Kabupaten Blitar mengadukan nasib mereka terkait dengan pemberian insentif setiap bulan, pemberian bimtek, pemberian penghargaan, pemberian anggaran kegiatan perwilayah RT setiap tahun dan pemberian sarana dan prasarana. Hearing tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua I, M. Rifa’i di dampingi oleh Wakil Ketua II, Mujib,SM bersama Komisi I. (16/11).
Swantantio koordiantor Format, mengatakan kedatangan mereka untuk mencari kepastian pemberian insentif setiap bulan, pemberian bimtek, pemberian penghargaan, dll. Pihaknya juga menuntut adanya anggaran untuk sarana prasarana kebutuhan RT RW.
“Hari ini kita datang ke kantor dewan untuk mengadukan nasib sebagai RT RW, kita membutuhkan kepastian untuk nasib kita. Kita membutuhkan fasilitas untuk menunjang kelancaran bekerja dalam melayani masyarakat. ” Ungkapnya.
M.sulityono, menyampaikan bahwa beban RT dan RW ini sangat kompleks, minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk melayani warga ditingkat RT RW membuat RT dan RW kesulitan dan harus mencari solusinya sendiri. Dari hearing ini kita berharap nantinya semoga memberikan solusi dan jalan keluar terhadap keluhan yang selama ini timbul.
“Bahwa beban RT dan RW ini sangat kompleks di tengah masyarakat, minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk melayani warga ditingkat RT RW membuat RT dan RW kesulitan dan harus mencari solusinya sendiri. Dari hearing ini kita berharap nantinya bisa memberikan solusi dan jalan keluar terhadap keluhan yang selama ini timbul.” Ungkap Mujib, SM.
Fredy Agung Kurniawan anggota komisi I DPRD Kabupaten Blitar memaparkan, berdasarkan hearing yang dilaksanakan bersama Forum RT-RW, untuk membahas beberapa tuntutan yaitu pemberian insentif setiap bulan, pemberian BIMTEK, pemberian penghargaan, pemberian anggaran kegiatan per wilayah RT setiap tahun, dan pemberian sarana dan prasarana.
“Dari beberapa tuntutan tersebut Format mengharapkan di tahun anggaran 2024 sebagian bisa terealisasi. Karena di Kota Blitar dari beberapa tuntutan tersebut sudah berjalan,”jelasnya
“Namun demikian semuanya itu tidak serta merta bisa terealisasi, masih memerlukan tahapan tahapan. Seperti halnya hari ini komisi I juga menghadirkan BKD dan bagian hukum serta OPD terkait,”sambung politisi Partai Gerindra. (red)
