Blitar (Jatimsmart.id) – Kabupaten Blitar akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Di tengah pandemi Covid-19, Pilkada serentak di 270 daerah yang awalnya akan digelar September 2020, mundur menjadi 9 Desember 2020 mendatang.
Untuk mengatahui sejauh mana kesiapan penyelenggara dalam menyambut pelaksanaan Pilkada 2020, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar mengadakan rapat kerja bersama KPU, Bankespol, dan Satpol PP pada, Jum’at (24/7).
Dalam kesempatan tersebut, Diki Cobandono, Kepala Bankespol menyampaikan, Anggaran sebesar 1,71 M dipergunakan untuk sosialisasi pemilih muda sebanyak 6 kali dengan segmen berbeda. Sosialisasi tersebut menggandeng KPU, Bawaslu, Perguruan Tinggi dan Kepolisian. Sosialisasi akan dilakukan secara online dengan menggunakan zoom dan dalam satu kecamatan hanya 20 peserta dan dengan mematuhi protokol kesehatan.
“Selain menggunakan zoom, sosialisasi juga akan dilakukan melalui baliho di 22 kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena hingga saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa pilkada akan digelar. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan KPU, Banwaslu, Gugus Tugas Covid-19 dan Akademisi. Dana kami menarget pemilih kami sebesar 60%, namun ada kemungkinan warga cemas berkerumun akibat Covid 19,” ungkap Diki Cobandono.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komisi I, M Sulistiono meminta meski disaat Pandemi seperti ini, target pemilih yang datang ke TPS minimal 70%. Mengingat, sudah dilakukan sosialisasi melalui zoom, dengan menggunakan alat komunikasi dimana kebanyakan orang sudah memiliki gadget.
“Kami berharap partisipasi pemilih tidak hanya 60% saja, walaupun saat situasi seperti ini target harus bisa 70%. Pihak penyelenggara harus tetap optimis dan sudah didukung sosialisasi melalui sosial media,” kata Sulistyono.
Sementara anggota Komisi I, M. Rifai memberikan tanggapan, bahwa tidak semua masyarakat bisa menggunakan zoom meeting, biasanya hanya kalangan muda saja. Lebih baik dialihkan ke YouTube saja, mengingat jika menggunakan zoom meeting harus mengetahui kode untuk ikut meeting dan hal ini merepotkan panitia.
“Tidak semua masyarakat paham dengan Zoom meeting, jadi lebih baik menggunakan YouTube saja. Selain itu perlu adanya keterbukaan dalam merancang kegiatan mulai dari awal perencana hingga akhir perencanaan,” kata Rifa’i.
Dari pihak Satpol PP melalui Sekretarisnya, Mustofa, menyampaikan, pihaknya akan membantu pengawasan selama pilkada berlangsung. Dari Satpol PP mempunya linmas sebanyak 6116 personil. Untuk masalah anggaran, Satpol PP mendapat 1,40 M yang diperuntukkan untuk honor, monitoring dan gelar anggota.
“Ada tambahan anggaran, dipergunakan untuk belanja petugas limas yang menjaga proses pemilu, anggaranya sebesar 1,1 M untuk baju limas, jadi jumlah anggaran menjadi 2 M lebih,” kata Mustofa.
Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso menyampikan bahwa mendapat tambahan anggara sebesar 2, 6 M. Anggaran tersebut untuk honor PPK dan PPS berdasarkan menteri keuangan yang baru dan disetujui KPU RI No. 571, dengan total 1,9 M dan Sisanya untuk Belanja fasilitas.
“KPU mendapat anggaran sebesar 2, 6 M, anggaran ini untuk honor PPK dan PPS berdasarkan menteri keuangan yang baru dan disetujui KPU RI No. 571, dengan total 1,9 M dan Sisanya untuk Belanja fasilitas,” kata Hadi Santoso. (tok/jek)
