BOGOR (Jatimsmart) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Bidang Kesehatan dan Perhubungan. Kali ini, pemerintah ujung timur pulau Jawa itu meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020. Kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan / Bappenas Suharso Monoarfa di Hotel Grand Savero Kota Bogor.
Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Pembukaan acara ini dilakukan secara virtual dari Istana Bogor. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim.
BACA JUGA:
- Beri Penghargaan Tenaga Medis dan Bagi Masker, Cara DPRD Cegah Corona
- Jawa Timur Sabet Tiga Penghargaan Nasional di Bidang Peternakan
- Kota Kediri Masuk Finalis TPAKD Award, Tim Penilai Utama Lakukan Pemantauan
Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi, tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga. Lalu, indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 %.
Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.
“Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018,” ujar Gubernur Khofifah.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).
“Hari ini tentu kita bersyukur alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim karena masih ada PR lagi. Yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin ditingkatkan,” kata orang nomor satu di Jatim.
Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk antara lain untuk menutup celah potensi kolusi dan korupsi.
BACA JUGA:
- Terminal Maospati dan Terminal Anjuk Ladang Jatim Terbaik dalam Lomba Terminal Sehat Nasional 2020 Oleh Kementerian Kesehatan
- Jatim Dapat Anugerah Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen
- Gubernur Khofifah Resmikan Command Center dan International Training Class di BPSDM Jatim
Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dalam PBJ ke depan. Dengan pendekatan tersebut Pola praktik kolusi yang potensial terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir.
“Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Ke depan, Gubernur Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus lalu. Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup besar . Senada dengan pesan Kepala LKPP bahwa ada kebutuhan penambahan pejabat fungsional PBJ untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah. (*)
