Kediri (Jatimsmart.id) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendatangi warga yang berunjuk rasa di Kantor Desa Kepung, Senin 19 September 2022. Kedatangan bupati muda itu untuk melakukan mediasi atas tuntutan warga.
Dalam aksinya, usai menyampaikan orasi di Kantor Kecamatan Kepung, warga menuju kantor desa untuk menyampaikan tuntutannya dan langsung didengarkan oleh bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu.
Hanya dengan duduk lesehan Mas Dhito mencoba mendengar aspirasi warga. Dalam tuntutannya, warga menginginkan Kepala Desa Kepung untuk turun dari jabatannya karena dianggap tidak transparan dalam menggunakan anggaran desa.
Usai mendengarkan aspirasi itu, Mas Dhito mengatakan sebagai pemimpin, mulai dari kepala desa, camat, bahkan bupati harus mampu melayani masyarakat.
“Bahwa kepala desa, pak camat, bupati, gubernur, presiden itu bukan untuk dilayani tapi melayani masyarakatnya,” katanya.
Dari unjuk rasa ini, kata Mas Dhito, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana yang dikeluhkan warga untuk dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Kita kumpulkan bukti-buktinya, demo hari ini menjadi dasar Inspektorat untuk memanggil pihak desa,” kata Mas Dhito.
Kemudian, lanjut Mas Dhito, pihaknya akan melakukan pengecekan beberapa aspek yang menjadi aspirasi warga pendemo. Pengecekan baik pada penyaluran dana Covid-19, termasuk pembentukan tim pertimbangan percepatan pembangunan (TP3) Desa Kepung.
“Kita akan cek pembentukan tim TP3 Desa Kepung ini apakah sudah ada Perdes-nya atau belum, lalu yang berikutnya adalah pelayanan,” terang bupati muda berkacamata tersebut.
Mas Dhito menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri akan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang desa.
“Dalam hal ini bupati tidak bisa serta-merta memberikan sanksi. Harus ada dasar dan acuan, kalau memang betul-betul terbukti,” tegasnya.
Sementara, kordinator lapangan pendemo, Khoiri mengatakan unjuk rasa yang dilakukan karena masyarakat Desa Kepung merasa tidak puas dengan kepemimpinan kepala desa tersebut. Kepala desa dinilai tidak transparan dalam menggunakan dana desa.
“Masyarakat, tokoh masyarakat, maupun RT tidak tahu lampiran pertanggung jawaban sampai hari ini,” ucapnya. (Jek/adv/kominfo)
