Kediri (Jatimsmart.id) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana soroti perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang banyak dikeluhkan warga karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Ini membuat penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.
Mas Dhito kini mendorong jajarannya untuk mengawal proses perbaikan data desil sesuai kondisi di lapangan. Melalui Dinas Sosial, kegiatan sosialisasi dilakukan secara masif supaya warga dapat mengetahui mekanisme pembaruan atau perbaikan data desil.
“Harapan Mas Dhito database kita terkait kemiskinan betul-betul sesuai dengan kondisi riil yang ada di masyarakat supaya tidak terjadi bantuan salah sasaran,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widodo usai pembekalan tenaga pendamping sosial pada Rabu (9/9).
Dalam melakukan perbaikan data tersebut, lanjut Subur, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri dan membutuhkan peran aktif masyarakat. Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi pihaknya juga melibatkan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendamping PKH yang jumlahnya 190 orang dan biasa bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, akan terjun memberikan pemahaman kepada warga tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembaharuan desil.
Menurut Subur ada dua cara bisa dilakukan untuk pembaharuan desil. Pertama, secara online melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial RI yang dapat diunduh melalui ponsel dengan fitur android.
Dari aplikasi ini, warga secara mandiri bisa memasukkan data dan melampirkan dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi keluarga.
“Harapannya pengisian data dilakukan secara jujur sesuai kondisi riil,” pesan Subur.
Kemudian, bagi warga yang terkendala melakukan pengisian data secara mandiri dapat melakukan langkah kedua, secara offline dengan mendatangi kantor desa setempat. Proses perubahan data dibantu melalui operator SIKS NG.
“Tapi data dan dokumen pendukung harus disiapkan, karena di situ ada yang harus diisi seperti masalah data kependudukan, kepemilikan aset,” tambahnya.
Selain dua langkah tersebut, pembaruan data juga bisa dilakukan melalui laman BPS.
Ditegaskan Subur, usulan dan pembaharuan data yang diajukan warga melalui desa atau aplikasi tetap menjadi peluang untuk bisa merubah posisi desil.
Pemerintah Kabupaten Kediri, berkomitmen untuk membantu dan memfasilitasi supaya warga dapat melakukan pembaruan data desil ketika dirasa tidak sesuai kondisi ekonomi secara riil.
“Pembaruan desil itu akan keluar 4 kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali,” pungkasnya. (jek/adv/kom)
