Blitar (Jatimsmart.id) – Bupati Blitar, Rini Syarifah mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Blitar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa 5 Juli 2022. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hadir dalam pengukuhan TPAKD Kabupaten Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kediri, Sekda Kabupaten Blitar, Forkopimda, serta perwakilan Perbankan dan Kepala OPD terkait.
Bupati Blitar, Rini Syarifah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kantor OJK Kediri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, perbankkan dan lembaga keuangan bukan bank dan instansi terkait yang turut mendukung percepatan akses keuangan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
“Upaya yang kita lakukan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan, merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rini Syarifah.
Dirinya pun berharap, ke depan sinergi antara lembaga jasa keuangan yang sudah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, bisa lebih dioptimalkan.
“Ini demi meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan menjaga masyarakat Kabupaten Blitar, agar tidak terjebak dalam pemanfaatan produk keuangan ilegal, seperti pinjaman online ilegal yang akhir-akhir ini marak terjadi,” harapnya.
Lebih lanjut menurut Mak Rini sapaan Bupati Blitar, TPKAD Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi akselerator dalam mendorong akses keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Blitar.
“TPAKD merupakan solusi tepat untuk mengkoordinasikan lintas instansi dan pihak terkait, guna mempercepat akses keuangan di daerah. Termasuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki akses jasa layanan keuangan yang formal dan terpercaya,” jelasnya.
Mak Rini menambahkan, TPAKD Kabupaten Blitar diminta segera membuat program kerja yang smart, spesifik dan terukur. Sekaligus, bisa dicapai, realistis dan berbasis waktu.
“Ini demi terwujudnya Kabupaten Blitar, yang pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pada terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemkab Blitar ini juga berpesan, dalam rapat pleno TPAKD agar diidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kabupaten Blitar.
“Rumuskan dalam rekomendasi kebijakan. Pastikan semua program atau kegiatan literasi dan inklusi keuangan dikoordinasikan dengan matang,” jelasnya. (tok)
