Surabaya (Jatimsmart. Id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, setiap program-program kerja pemerintahan diperlukan beberapa penguatan agar terus menjadi lebih baik. Dalam penguatan ini, nilai loyalitas, nilai akuntabilitas, dan kolaborasi menjadi ruh yang sangat penting.
Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah pada acara Penghargaan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perubahan), Pencanangan Perluasan Pembangunan Zona Integritas, dan Peneguhan Komitmen Core Value ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa, di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (27/10/2021).
“Hari ini ada value baru yang diharapkan bisa menginisiasi dari proses pengintegrasian kita, dari value loyalitas, value akuntabilitas, dan dengan suasana-suasana yang memungkinkan kita melakukan strong kolaboration,” ujar Gubernur.
Menurutnya, untuk aspek kolaborasi saat ini sudah mulai dilakukan dalam kinerja pemerintahan. Namun membangun kolaborasi secara programatik dan sistemik dinilai harus lebih banyak mendapat penguatan guna mewujudkan nilai-nilai kinerja berakhlak.
“Kita sudah mengendorse tagline Cetar yang ditulis di banyak marchindise kita. Ini bisa saja diganti, namun tentu tidak sekedar ganti tagline. Harus ada suasana yang menjadi ruh dari seluruh program yang kita lakukan. Antara lain ruh akuntabilitas, kolaborasi, harmonis. Pada posisi seperti inilah menurut saya akan menjadi bagian penguatan setiap program yang kita lakukan,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur, inklusifitas juga sangatlah penting, sebab hal inilah yang membuat program dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) agar lebih mengena.
“Saya punya pengalaman mendapat mandat untuk memimpin institusi yang sangat besar, yakni BKKBN pada tahun 1999. Jangankan antar kementerian, antar deputi atau antar dirjen, itu kalau soal berfastabikhul khoirot (berlomba lomba dalam kebaikan,red) seringkali mereka kemudian menjadi begitu eksklusif, padahal inklusifitas lah yang terpenting. Jika disebut open manajemen by konsep, iya sudah mereka lakukan, tetapi seringkali fastabikhul khoirotnya mereka ini tidak terkoneksi. Sehingga program ini menjadi kurang nendang,” katanya.
Dalam kondisi seperti ini, kata Gubernur, apa yang sebenernya menjadi ruh kolaborasi harus terus berproses, sehingga satu program bersambung dengan program lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.
“Kita mencoba nyekrupkan di antara satu dengan yang lain. Kalau ini sudah inline dengan program dari pusat sampai ke desa, maka program ini insyaallah nendang, karena memang sama iramanya. Kalau ini seirama, maka orchestrasi ini enak,” ujarnya.
Tak hanya terkait kolaborasi. Dalam kondisi reformasi birokrasi, penguatan juga bisa dilakukan dengan memperbarui kontrak kinerja. Saat ini Pemprov Jawa Timur terus berusaha dan ikhtiar untuk meningkatkan SDM ASN yang unggul dan profesional. Hal ini dilakukan melalui program Corporate University (CorpU). Bagi Pemprov Jawa Timur, CorpU diharapkan tidak hanya sekedar menjadi pintu masuk peningkatan profesionalisme serta keunggulan ASN Pemprov Jatim, tetapi juga ASN di Kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Provinsi adalah perpanjangan pemerintah pusat. Jika povinsi ini bisa menjadi role model, maka komunikasi dengan kabupaten/kota juga akan bisa lebih smooth. Nantinya kita tidak salah intepretasi bahwa memang seperti ini cara yang harus kita lakukan,” tuturnya. (*)
