Blitar (Jatimsmart.id) – DPRD Kabupaten Blitar memparipurnakan hasil resesnya di Kabupaten Blitar. Rabu (14/06). DPRD Kabupaten Blitar telah melaksanakan reses ke Daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 mei 2023.
Untuk mengetahui seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito yang memimpin jalannya rapat meminta juru bicara Dapil, dan membacakan hasil resesnya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang untuk melaksanakan pantauan di daerah yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan di luar gedung DPRD. Anggota DPRD Dapil I, telah melaksanakan Kegiatan Reses, permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh masyarakat dapat dirangkum dalam bidang-bidang berikut: dapil I berfokus pada pembangunan Kabupaten Blitar merespons isu pengurangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan konduksivitas daerah.
Selanjutanya, pada bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan melakukan sosialisasi penanganan kegawat daruratan saat krisis Kesehatan. Pembinaan yang lebih intensif memberikan stimulant kepada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kepada kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan dengan memberikan bantuan peningkatan gizi dan alat?alat bantu untuk kesehatan yang diberikan ke Polindes-Polindes.
Sementara itu, dari bidang pembangunan, Daerah Pemilihan I Kabupaten Blitar yang merupakan wilayah yang sangat membutuhkan prioritas kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan sebagai sarana mobilitas sehari-hari dan jaringan air bersih sebagai kebutuhan dasar hidup. Utamanya, di Wilayah Blitar selatan, kondisi seperti ini sangat mengganggu sekaligus membahayakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk segera ditindak lanjuti. Tidak hanya jangka pendek dalam mengatasi permasalahan infrastruktur tetapi harus juga berpikir penyelesaian secara jangka Panjang guna kesejahteraan masyarakat.
Terakhir dari, bidang Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat
melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial,jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pada bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian,diperlukan pengembangan kewirausahaan dan peningkatan keberdayaan pada komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas dan daya saing.
Dalam peningkatan ekonomi masyarakat juga diperlukan teknologi inovasi dibidang perdagangan serta diperlukan pembinaan dan pendampingan terhadap sentra-sentra industri. Bidang sosial dan budaya diperlukan Peningkatan Kapasitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Melakukan pengembangan dan melestarikan budaya, adat istiadat yang merupakan kearifan lokal dengan memberikan bantuan hibah sarana dan prasarana untuk tempat ibadah, peralatan alat kesenian dan peralatan pendukung lainnya pada kelompok-kelompok penggiat dan pelaku budaya.
Perlunya perbaikan dan pembangunan di bidang infrastruktur yang masih banyak jalan-jalan yang berlubang, jembatan yang kurang memadai, saluran irigasi, jaringan irigasi usaha tani, talut penahan tanah perlunya rehabilitasi pintu air. Bidang pertanian diperlukan dorongan pemerintah untuk bisa memberi bantuan pupuk, bibit tanaman perkarangan maupun bibit tanaman keras dan juga alat pertanian untuk memudahkan petani guna meningkatkan produktifitas hasil panen di Kabupaten Blitar.Pemberian pelatihan-pelatihan bagi kelompok tani agar hasil panen tidak hanya berupa hasil mentah tetapi bisa dilolah menjadi lebih produktif lagi.
Dari kegiatan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan III ada beberapa permasalahan yang diajukan oleh masyarakat dapat dirangkum dalam bidang-bidang sebagai berikut : A. Bidang Ekonomi Kondisi perekonomian yang tidak menentu, menuntut masyarakat terus berpacu dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan perekonomiannya. Masyarakat harus lebih kreatif dalam menciptakan peluang guna menopang kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten Blitar dan OPD terkait hendaknya merangkul para pengusaha-pengusaha yang ada untuk proaktif turun ke masyarakat guna melakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi yang ada diwilayah, pelatihan yang sesuai adalah dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertukangan dan home industri lainnya. b. Bidang Pembangunan Infrastruktur Bidang pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana yang masih menjadi mayoritas usulan masyarakat baik pembangunan dan pemeliharan jalan, saluran drainase, irigasi primer/sekunder, jaringan irigasi usaha tani dan penerangan jalan umum. Dari kegiatan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan IV beberapa permasalahan yang diajukan oleh masyarakat dapat dirangkum dalam bidang-bidang berikut ini. Pemerintah Daerah segera memberikan perhatian dan solusi untuk kepentingan masyarakat.
Pada bidang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan melakukan pembinaan yang lebih intensif, memberikan stimulant kepada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kepada kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan memberikan bantuan peningkatan gizi balita, sebagai pencegahan stunting.
Sementara pada bidang Pembangunan dan perbaikan infrastruktur masih merupakan masalah yang menjadi aspirasi oleh sebagian besar masyarakat, termasuk pula jalan-jalan yang masuk ke pelosok perkampungan masyarakat. Pemerintah Daerah dirasakan belum cukup memberikan perhatian terhadap keberadaan infrastruktur disebabkan karena anggaran yang belum memadai. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui OPD dan Dinas terkait diharapkan memprioritaskan kegiatan pembangunan ifrastruktur.
Kondisi perekonomian didapil IV yang lesu dan tidak menentu, menutut masyarakat terus berpacu dalam meningkatkan dan mempertahankan perekonomiannya. Masyarakat harus lebih kreatif dalam menciptakan peluang guna menopang kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten melalui OPD dan Dinas terkait hendaknya proaktif turun ke masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan dan home industri.
Pemerintah Daerah hendaknya dapat memberikan support dalam pengembangan Pariwisata di daerah, dan dalam hal kebudayaan pemerintah perlu melestarikan budaya adat istiadat serta yang merupakan kearifan lokal, dengan memberikan bantuan berupa peralatan kesenian dan peralatan pendukung lainnya pada kelompok-kelompok pengiat pelaku budaya.
Dari kegiatan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan V beberapa permasalah yang diajukan oleh masyarakat dapat dirangkum dalam bidang-bidang berikut ini. Pemerintah Daerah segera memberikan perhatian dan solusi untuk kepentingan masyarakat.
Kondisi perekonomian global yang tidak menentu telah berpengaruh signifikan pada perekonomian lokal, menuntut masyarakat terus berpacu dalam meningkatkan dan mempertahankan perekonomiannya. Masyarakat harus lebih kreatif dalam menciptakan peluang guna menopang kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten hendaknya proaktif turun ke masyarakat untuk melakukan pelatihanpelatihan maupun pendampingan bagi pelaku usaha kecil mikro.
Pemerintah Kabupaten Blitar melalui OPD dan Dinas terkait sudah seharusnya memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat karena jelas merupakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, baik jalan, jembatan, jaringan irigasi, gedung sekolah dan lain sebagainya.
Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan untuk dapat mensuport, mengembangkan dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang merupakan kearifan lokal, dengan memberikan bantuan hibah sarana dan prsarana untuk tempat ibadah, peralatan alat kesenian dan peralatan pendukung lainnya pada kelompok-kelompok penggiat dan pelaku budaya.
Dalam Rapat Paripurna ini, dari Daerah Pemilihan VI sebagai berikut menyampaikan enam hasil reses yang berhasil ditampung dari masyarakat yang berada di dapil tersebut:
- Bidang sosial diperlukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, orang tua jompo dan pengembangan usaha ekonomi kreatif. Perlunya fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Pada bidang ketenagakerjaan diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan maupun pendampingan bagi pelaku usaha kecil mikro.
- Adanya pelatihan dan teknologi inovasi juga diperlukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga perlunya pembinaan dan pendampingan terhadap sentra-sentra industri.
- Perlunya perbaikan dan pembangunan di bidang infrastruktur yang masih banyak jalan-jalan yang berlubang, jembatan yang kurang memadai, saluran irigasi, jaringan irigasi usaha tani, talut penahan tanah perlunya rehabilitasi pintu air.
- Bidang kesejahteraan rakyat diharapkan pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana tempat ibadah yang layak.
- Bidang Pertanian diperlukan dorongan pemerintah untuk bisa memberi bantuan pupuk, bibit tanaman perkarangan maupun bibit tanaman keras dan juga alat pertanian untuk memudahkan petani guna meningkatkan produktifitas hasil panen di Kabupaten Blitar. Pemberihan pelatihanpelatihan bagi kelompok tani agar hasil panen tidak hanya berupa hasil mentah tetapi bisa dilolah menjadi lebih produktif lagi. Dan Bidang Pertenakan dan perikanan masyarakat hendaknya diberikan bantuan alat-alat pertenakan, bibit ikan dan perlunya pelatihan-pelatihan di bidang pertenakan.
Ketua DPRD Suwito pada pidatonya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya reses dan mengingatkan Komisi-komisi bersama Badan Anggaran agar membahas hasil reses untuk dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD. (red)
