Kediri (Jatimsmart.id) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta pembenahan data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah menerapkan pendataan dari bawah atau bottom up dengan melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) yang mengetahui kondisi ekonomi warganya.
Pembenahan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri menyusul masih ditemukannya ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial perlu dikoreksi agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Mas Dhito, mengatakan pembenahan data tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Meski pendataan kependudukan mulai dilakukan secara digital, keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan untuk memastikan ketepatan penerima bantuan.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Kediri adalah mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang telah melakukan aktivasi IKD.
Upaya tersebut diiringi dengan penyiapan agen perlindungan sosial (Perlinsos). Lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen Perlinsos untuk membantu masyarakat mengusulkan warga yang dinilai benar-benar membutuhkan bantuan.
Menurut Mas Dhito, pendataan bansos harus dilakukan dari bawah dengan mengutamakan kondisi nyata masyarakat.
Proses pengusulan maupun koreksi data tidak boleh didasarkan pada kedekatan pribadi, rasa suka, atau ketidaksukaan terhadap seseorang.Buka Komunitas Dalam hal ini, peran ketua RT dan RW dinilai penting karena mereka lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungannya.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Melalui pembenahan data dan pelibatan masyarakat, Pemkab Kediri berharap penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran sehingga bantuan benar-benar diterima warga yang berhak. (jek/adv/kom)
