Kediri – Situasi politik menjelang Pemilihan Bupati Kediri 2020 mulai menghangat. Wakil Bupati Kediri aktif, Masykuri Ikhsan mantap mencalonkan diri sebagai Bupati Kediri periode mendatang.
Kamis 5 September 2019, Masykuri, mengambil formulir pendaftaran penjaringan Bakal Calon Bupati Kediri, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Masykuri menjadi pendaftar pertama, sejak pendaftaran penjaringan dibuka oleh Partai berlogo Banteng ini. Jika lolos validasi, 2020 nanti, untuk pertama kalinya, ia akan bertarung dalam kontestasi Pilbup Kediri sebagai Bupati.
Masykuri mengaku berani mendaftarkan diri karena mendapat dorongan dari sejumlah pihak.
“Saya maju murni dari hati nurani dan selain itu juga mendapat dorongan dari warga dan teman sejawat hingga para kiai. Alhamdulilah mereka semua mendoakan,” kata pria yang juga sebagai kader NU ini.
Menurutnya, meski sudah menjabat selama 10 tahun, ia akan terus mencoba melakukan yang terbaik bagi Kabupaten Kediri.
“Prinsipnya bahwa pemerintahan itu tidak boleh parsial. Jadi apapun yang sudah dilakukan pemerintah dahulu adalah investasi yang luar biasa. Prinsipnya pada pemerintahan itu mana yang kurang kita perbaiki. Dan mana yang sudah baik kita tingkatkan lebih baik,” tandas Masykuri
Sementara, sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kediri Dodik Purwanto mengatakan, dibukanya pendaftaran balon Bupati Kediri dan Wakil Bupati kediri setelah melakukan rapat koordinasi cabang dalam pemenangan Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 mendatang.
“Hari ini sampai tanggal 15 September kita lakukan pembukaan pendafataran dan pengambilan formulir pendaftaran. Setelah masuk semua nanti tanggal 16 akan kita validasi,” katanya.
Lanjut Dodik, untuk pembukaan pendaftaran calon kepala daerah kewenangan tidak hanya dilakukan oleh DPC. Namun kewenangan itu juga berlaku pada DPD hingga DPP. “Selain disini, DPD juga membuka pendaftaran tanggal 9 -14 September,” jelasnya.
Usai pendaftaran nantinya para bakal calon tersebut akan mengikuti fit and proper test pada tanggal 19-20 September.
“Setelah semuanya selesai baru kita lakukan rapat pleno yang nantinya akan disetorkan ke DPP. Setelah itu domain kewenangan ada disana,” pungkasnya. (ydk)
