Surabaya (Jatimsmart.id) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim tahun 2020, Blegur Prijanggono memberikan rekomendasi yang harus dibenahi Pemprov Jatim terkait adanya tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak memenuhi target akibat krisis kesehatan secara global (Covid-19).
“Kami memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jatim agar tiga IKU yang pokok bisa disempurnakan kinerjanya. Karena ini berkaitan dengan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Blegu.
BACA JUGA:
- Penyampaian Ranperda LKPJ APBD 2019, Bupati Bahas Tukar Guling Aset Daerah dengan PT An-Nissa
- Sampaikan LKPJ, Khofifah: Kegiatan Jatim Capai 91,99%
- LKPJ Jatim 2019, Khofifah : Angka Kemiskinan Turun, Pertumbuhan Ekonomi Lampaui Nasional
Meski demikian, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sudah cukup baik. Hanya saja, menurutnya bagi OPD yang mengelola aset Pemprov Jatim agar dioptimalkan kinerjanya. “Selain itu juga kepada BUMD, kami berharap Pemprov Jatim memperhatikan BUMDnya. Karena tidak semua BUMD Jatim berjalan dengan baik,” katanya.
Diketahui, dalam LKPJ Gubernur Tahun 2020 disebutkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2020 sebesar 11,46 persen, meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1,26 persen poin terhadap September 2019. Secara absolut jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada September 2020 sebesar 4,58 juta orang, meningkat 166,87 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 529,97 ribu orang terhadap September 2019.
Semua Provinsi di Indoneia mengalami peningkatan penduduk miskin dari Maret hingga September 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2020 dibanding Maret 2020 lebih rendah dibanding dengan rata-rata Nasional yang meningkat sebesar 0,41 persen poin.
Untuk persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 15,16 persen, meningkat 0,39 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1 persen poin dibanding September 2019. Peningkatan persentase penduduk miskin tidak hanya terjadi di Jawa Timur tetapi di semua Provinsi akibat dampak pandemi Covid-19.
Penurunan PDRB dibanding tahun sebelumnya merupakan akibat dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,39 persen.
BACA JUGA:
- Angka Pengangguran Terbuka di Kota Kediri Turun di Bawah Jawa Timur
- Gubernur Khofifah Minta Bupati dan Wabup Situbondo Percepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
- Kota Kediri Masuk Finalis TPAKD Award, Tim Penilai Utama Lakukan Pemantauan
Untuk Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur, lanjut Khofifah selama kurun waktu enam tahun 2015 – 2020 selalu di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2015 – 2019, TPT Jawa Timur selalu mengalami penurunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku sangat berterima kasih dengan masukan yang konstruktif dari DPRD Jawa Timur. Menurutnya ada beberapa usulan pembenahan terkait mengantisipasi kemiskinan baru yang berasal dari kemiskinan perkotaan maupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan di kota dan kembali ke desa dalam keadaan miskin. (*)
