Surabaya (Jatimsmart.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menjelaskan, hingga Maret 2023, ada sebanyak 32 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah berpartisipasi dalam e-purchasing Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), dengan total transaksi mencapai Rp427,7 miliar yang dilakukan oleh 6,154 UMK dan total produk yang tayang sejumlah 134.682 produk.
Hal tersebut disampaikan Sekda Adhy dalam acara Penyerahan E-Purchasing Awards 2023 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang melakukan transaksi terbanyak melalui Jatim Bejo dan E-Katalog Lokal. Kegiatan bertajuk “Jawa Timur Bangkit Lebih Kuat dengan Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa” ini dilaksanakan di Surabaya, Senin (29/5/2023).
5 (lima) kategori diberikan atas pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui Jatim Bejo, yaitu:
- Perangkat daerah dengan total pesanan dan total transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui Jatim Bejo;
- Pemerintah kabupaten/kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui Jatim Bejo;
- Vendor UMK dengan transaksi terbanyak pada komoditas makanan dan minuman melalui Jatim Bejo;
- Vendor UMK dengan transaksi terbanyak pada komoditas elektronik rumah tangga melalui Jatim Bejo;
- Vendor UMK dengan transaksi terbanyak pada komoditas jasa sewa melalui Jatim Bejo.
Sementara itu, 3 (tiga) kategori diberikan atas pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Lokal, yaitu:
- Perangkat daerah dengan total pesanan dan total transaksi terbanyak di bidang kesehatan dalam pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Lokal;
- Perangkat daerah dengan total pesanan dan total transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Lokal;
- Pemerintah kabupaten/kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Lokal.
Sekda Adhy menjelaskan, sesuai komitmen Gubernur Jawa Timur untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan produk dalam negeri, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan pemanfaatan program Jatim Bejo dan E-Katalog Lokal.
“Ini juga selaras dengan amanat Presiden RI terkait bagaimana upaya kita untuk memaksimalkan belanja produk dalam negeri dan untuk Bangga Buatan Indonesia,” kata Adhy.
Dengan Jatim Bejo dan E-Katalog Lokal, lanjutnya, maka transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa lebih terjamin sekaligus memberikan stimulus bagi stabilitas ekonomi di daerah.
Untuk itu, kegiatan ini sengaja digelar untuk memberikan apresiasi atas komitmen penggunaan metode e-purchasing di Jatim Bejo maupun E-Katalog Lokal terhadap transaksi dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi pemanfaat yaitu pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga penyedia di UMK.
“Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat yaitu mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan peran serta pelaku UMK dalam pengadaan barang dan jasa elektronik,” terang Sekda Adhy.
Dalam kesempatan ini, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) RI, Hendrar Prihadi menyampaikan paparan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing. Selain itu, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK RI, Niken Ariati menyampaikan paparan terkait strategi nasional pencegahan korupsi dengan peningkatan transaksi melalui toko daring dan e-katalog. (red/kjt)
