Kediri (Jatimsmart.id) – Forum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) se-Mataraman mengkritisi adanya rencana pengunduran jadwal agenda besar Muktamar Pemuda Muhammadiyah. 12 Ketua PDPM Mataraman sepakat untuk menolak keputusan PP Pemuda Muhammadiyah yang berencana mengundur muktamar pada Mei 2023 mendatang.
Padahal, semestinya agenda Muktamar Pemuda Muhammdiyah ini harus dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Bukan tanpa alasan, 12 Ketua PDPM Mataraman ini menyebut bahwa hasil keputusan Tanwir Pemuda Muhammadiyah menyepakati agenda Muktamar akan dilaksanakan pada 2022.
Forum PDPM Mataraman yang berisi dari eks Karesidenan Kediri dan Madiun ini mengingatkan kembali penting tertib pada keputusan Tanwir Pemuda Muhammadiyah Maret 2022 lalu.
“PDPM Mataraman memutuskan untuk melayangkan keberatan keputusan PP Pemuda Muhammadiyah yang melaksanakan muktamar pemuda Muhammadiyah di bulan Mei 2023 karena menyalahi keputusan Tanwir yang mengamanatkan Muktamar Pemuda Muhammadiyah harus terlaksana di tahun 2022,” ungkap Afwan Al Asgaf, Ketua PDPM Kabupaten Kediri.
Diskusi di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek ini diikuti oleh PDPM dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kabupaten Pacitan. Afwan menegaskan bahwa Tanwir Pemuda Muhammadiyah telah menyepakati kegiatan muktamar harus digelar pada 2022.
Tak hanya itu, dalam forum tersebut PDPM Mataraman juga mengundang Haro Wahyudi SPP Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah. Ia menyampaikan bahwa pentingnya kader Pemuda Muhammadiyah memiliki sense of entrepreneur. Sehingga, kader Muhammadiyah dapat berdaulat secara ekonomi untuk menebar kemanfaatan untuk masyarakat sekitar.
“Pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya jago politik saja, namun juga jago dalam bidang ekonomi,” terang Haro Wahyudi.
Dalam hal wirausaha, Haro menyampaikan bahwa kegiatan kewirausahaan dan bisnis dijalani Pemuda Muhammadiyah di daerah akan dapat menyokong pendanaan internal. Haro menyebut hasil muktamar yang diselenggarkan di Makassar menerangkan Muhammadiyah mengamanatkan untuk jihad ekonomi setelah jihad di bidang pendidikan, kesehatan dan politik. (*)
