Kediri (Jatimsmart.id) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri terus melakukan sosialisasi perizinan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Upaya tersebut dilakukan agar para pengusaha di kota tahu dapat memiliki payung hukum atas dagangannya.
Kepala DPMPTSP Kota Kediri, Anang Kurniawan menjelaskan, saat ini untuk mengurus perizinan tersebut para pelaku usaha telah dipermudah, terutama sejak adanya pelayanan Online Single Submission (OSS). Dengan sistem tersebut pelaku UMKM dapat dengan mudah melakukan pendaftaran izin usaha bagi pelaku IMK dan UMK.
BACA JUGA:
- Pemkot Kediri Ajak Perbankan Tak Ragu Beri Pinjaman Kredit UMKM
- BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri Salurkan Bantuan CSR Pada 60 UMKM
- Tingkatkan Sinergi BUMDES dan Desa Wisata, Pokdarwis Harus Maksimalkan UMKM Daerahnya
“Dengan 4 langkah pengisian di laman OSS. Pelaku UMKM di Kota Kediri sudah bisa mendaoatkan perizinan usaha,” jelas Anang.
Dia juga menjelaskan, mengenai alur pendaftaran IUMK melalui oss.go.id. Pemohon hanya perlu menyiapkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tersambung ke database kependudukan, alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif.
Setelah memiliki persyaratan tersebut, pemohon harus memilih menu daftar pada laman utama oss lalu mengisi email dan data diri pada saat pendaftaran pertama. Setelah mendaftar pemohon akan mendapatkan pesan aktivasi dan registrasi dari oss yang juga mencantumkan username dan password.
Selanjutnya, setelah aktif dan teregistrasi, pemohon bisa login pada halaman awal dan memilih menu pendaftaran IUMK bukan perseorangan. Setelah itu akan muncul 4 langkah pengisian seperti jenis usaha, modal, peralatan, dan lain-lain. Jika sudah selesai melakukan pengisian pada langkah ke-4 pemohon sudah mendapatkan IUMK.
“Hanya 4 langkah itu saja pelaku UMK sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK,” kata Anang.
BACA JUGA:
- Tingkatkan Penjualan, Pemkab Kediri Gelar Pelatihan Pemasaran Online Bagi Pelaku UMKM
- Beri Stimulus Ekonomi Masyarakat dan UMKM, Gubernur Khofifah Serahkan Bansos dan Modal Usaha di Trenggalek
- 24 UMKM Kabupaten Kediri Terima CSR dari PDAM
Anang melanjutkan, dalam pembuatan IUMK, DPMPTSP memiliki komitmen untuk mempermudah pelaku usaha untuk memiliki payung hukum dalam menjalankan usahanya.
Adanya payung hukum tersebut, menurut Anang IMK dan UMK dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan perekonomian daerah di masa yang akan datang.
“Jika masih belum memahami prosedur pendaftaran pihaknya menyediakan pelayanan konsultasi bagi pelaku UMKM di kantor DPMPTSP,” tutupnya. (ad)
