Kediri, (jatimsmart.id) – Menyikapi viralnya dua orang Oknum Wartawan yang di kepung puluhan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negri (SMKN 1) Kota Kediri, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kediri raya Bambang Iswayoedhi,S.E. memastikan bahwa mereka bukan anggotanya.
“Jadi dua orang oknum Wartawan yang viral di Medsos itu bukan anggota saya, terkait dengan persoalan apa kami belum begitu paham,” ucap Bambang Iswayoedhi saat di konfirmasi oleh sejumlah awak Media.
Ketua PWI Kediri raya itu menegaskan, jika ada persoalan menyangkut Wartawan yang tergabung di dalam Organisasi yang ia pimpin yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kediri silahkan melaporkan kepada kami.
“Jika ada pelanggaran profesi terkait dengan anggota PWI kami profesional sebagaimana aturan yang ada.Kita tegas tidak akan mentolerir anggota yang melakukan pelanggaran,” jelasnya.
Menurut Bambang,pihaknya menekankan kepada anggotanya untuk tunduk terhadap KODE ETIK JURNALISTIK dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan harus menguji informasi secara berimbang dengan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
Jadi Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) harus menjadi landasan bagi Wartawan, namun kusus bagi Wartawan yang tergabung di dalam Organisasi PWI Kediri raya mereka kita tekankan agar mengedepankan hal itu.
” Kami menekankan kepada seluruh Anggota PWI Kediri jangan sampai terjadi Pelanggaran Profesi sebagaimana Pasal 6 KODE ETIK JURNALISTIK, yakni melakukan pemerasan atau menerima suap,” terangya.
Di singgung adanya komen negatif di Medsos terkait legalitas perusahaan Pers yang menaungi dua oknum wartawan tersebut, Bambang mengatakan, selama Perusahan itu mengacu pada Pasal 1 Angka (2) UU 40 tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan perusahaan Pers adalah badan Hukum Indonesia, Pasal 12 bahwa perusahaan Pers wajib mengumumkan, nama, alamat dan penanggung jawab.
Jadi selama Perusahaan itu memenuhi Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12, maka sudah dapat di katakan legal dan tidak ada masalah secara hukum, karena tugas Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf (g) hanya melakukan pendataan terhadap setiap perusahan Pers, serta bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi Pelaksanaan Kode ETIK JURNALISTIK dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (2) huruf (C).
Sedangkan terkait dengan viralnya kasus yang menimpa dua orang Wartawan di Kota Kediri beberapa hari yang lalu, silahkan tanyakan langsung kepada yang bersangkutan atau organisasi wartawan yang menaungi mereka.
“Terkait kasus tersebut kami tidak bisa berkomentar atau memberikan kesimpulan yakni untuk masuk ke rana mereka,sebab kami juga belum tau persoalan yang sebenarnya dan selain itu mereka juga bukan anggota saya,” pungkasnya.(*)
