Blitar (Jatimsmart.id) – Aksi ribuan warga yang datang dengan menumpang puluhan truk ini, digelar oleh Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat (AMBSM) bersama elemen Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) Blitar. Koordinator AMBSM, Joko Agus Prasetyo dalam orasinya menyampaikan tuntutannya yaitu bangun infrastruktur berkualitas secara merata di Blitar selatan, laksanakan pembangunan di Blitar selatan tanpa KKN, laksanakan visi misi Bupati Blitar 2021-2024 dengan konsisten dan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Blitar selatan jangan dianaktirikan, harus ada upaya kongkrit menyelesaikan masalah infrastruktur di Blitar selatan jangan hanya janji tanpa ada realisasinya,” ujar Joko.
Demikian juga disampaikan Triyanto dari Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) yang juga koordinator Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), kalau memang Pemkab Blitar tidak mampu menyelesaikan masalah infratruktur di Blitar selatan. “Jangan salahkan warga dari 7 kecamatan menuntut pemekaran, menjadi Kabupaten Blitar Selatan,” tandas Triyanto.
Dalam aksi ini warga juga menggelar ritual membakar kemenyan dan menebarkan bunga setaman, sebagi bentuk sindiran untuk bisa menghadirkan Bupati Blitar, Rini Syarifah menemui massa.
Triyanto menegaskan pemekaran bukan hal yang tabu, karena wacana pemekaran provinsi di Jawa Timur juga ada yakni Provinsi Madura, Mataraman dan Blambangan. Demikian juga di Bandung Jawa Barat, serta di Papua. “Tinggal persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Blitar, maka warga Blitar selatan dari 7 kecamatan juga sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pemekaran apalagi sudah ada puskesmas dan polsek,” paparnya disambut teriakan massa.
Massa dari 7 kecamatan di Blitar selatan terdiri dari Kecamatan Wates, Binangun, Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Sutojayan dan Kademangan. Terdiri dari petani, pedagang dan warga masyarakat umum menyampaikan unek-unek dan tuntutannya melalui poster.
Oleh karena itu Triyanto memberikan 2 pilihan kepada Pemkab Blitar, dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar yakni menandatangani paktaintegritas atau menyetujui pemekaran. “Silahkan dipilih, karena warga Blitar selatan sudah lelah selama beberapa tahun ini hanya diberikan janji,” ujarnya. (tok)
