Surabaya (Jatimsmart.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada 38 kabupaten/kota se – Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
BACA JUGA:
- Vaksinasi Dosis Pertama Jatim Tembus 71%, Gubernur Khofifah Ucapkan Terima Kasih
- Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dengan Provinsi Maluku
- Gubernur Khofifah Berharap Transformasi Digital OPOP Terus Dikembangkan
“Pak Presiden menyampaikan pesan kepada Gubernur dan seluruh kepala daerah terkait penggunaan DIPA dan TKDD, agar pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat,” ujarnya.
Sesuai pesan Presiden, Gubernur Khofifah mengharapkan dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, program BLT Desa dan program prioritas yang lainnya agar tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyerahan DIPA dan TKDD ini dilakukan bersamaan dengan momentum peringatan Hari Korupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember. Untuk itu, momentum ini semestinya dapat menjadi refrensi untuk dapat menggunakan anggaran yang telah disalurkan semata-mata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
- Pererat Persatuan dan Kesatuan, Gubernur Khofifah Napak Tilas Persaudaraan
- Satu-satunya di Indonesia, Gubernur Khofifah Launching 76 Gerai Samsat OPOP
- Tahan Laju Perubahan Iklim, Gubernur Khofifah Ajak Semua Komponen Gotong Royong Restorasi Mangrove
Tahun 2022, alokasi TKDD untuk Provinsi Jatim dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 75,46 triliun yang diperuntukkan Pemprov Jatim Rp 11,8 triliun dan 38 pemkab/pemkot sebesar Rp 63,16 triliun. Sedangkan alokasi DIPA tahun 2022 sebesar Rp 43,1 triliun disalurkan untuk kantor pusat sebesar Rp 7,39 triliun, kantor daerah Rp 35,16 triliun, dan dekonsentrasi Rp 183,964 miliar.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Taukhid berharap agar realisasi belanja dapat segera dilaksanakan. Bahkan pengadaan barang dan jasa bisa mulai dilakukan saat ini. Sehingga pada 1 Januari bisa langsung dilaksanakan.(*)
