Pemprov Jatim
APBD: Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.

Surabaya (Jatimsmart.id) – Pemprov Jatim mengalokasikan 35 persen Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan. Besarnya alokasi dua sektor tersebut untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing Jawa Timur.

“Semakin baik kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Jatim, akan berimplikasi pada peningkatan daya saing nasional dan global. Secara langsung ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di Jatim maupun Indonesia secara umum,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Jumat (25/10).

Ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemerintah Pusat, yang fokus pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam RAPBD Provinsi Jatim Tahun 2020, lanjut Khofifah, sektor pendidikan mendapat kucuran anggaran sejumlah Rp. 7,18 Triliun, sedangkan sektor kesehatan senilai Rp. 4,38 Triliun. Sementara total RAPBD Provinsi Jatim mencapai Rp. 33,7 Triliun.

Khofifah mengatakan, dengan jumlah anggaran tersebut diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah di Jawa Timur yang tidak dapat mengakses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan modal utama bagi Jawa Timur dalam menghadapi bonus demografi. Jatim akan lebih awal mendapatkan bonus demografi.

“Indonesia dan Jawa Timur khususnya, membutuhkan SDM yang kompetitif jika ingin Maju dan Unggul. Tidak ada artinya Sumber Daya Alam melimpah kalau tidak didukung SDM yang bagus dan mumpuni. Jawa Timur harus ikut ambil bagian dan peran dalam mempersiapkan itu,” tuturnya.

Masih di sektor pendidikan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 25 Miliar untuk 20 SMK guna melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diarahkan untuk pelaksanaan program Jatim Cerdas.

Prioritas utamanya untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA, SMK dan PK-PLK, serta untuk peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Adapun di sektor kesehatan, papar Khofifah, besaran anggaran senilai Rp. 4,38 triliun akan dialokasikan untuk menyukseskan program Jatim Sehat yakni Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas.

Anggaran juga dialokasikan untuk pelaksanaan Program Desa Sehat, Pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta Kunjungan dokter spesialis/dokter residence senior ke daerah kepulauan dan koridor madura, UPT dan Rumah Sakit Khusus sebesar Rp. 571 miliar.

Pemprov juga memberikan alokasi untuk RSUD Dr. Soetomo sebesar Rp. 1,568 triliun, serta untuk RSU. Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp. 934 miliar dan untuk sejumlah rumah sakit Pemprov lain.

Sementara itu, untuk mengatasi pengangguran, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 334 miliar yang akan digunakan untuk pembinaan kompetensi pelatihan melalui pelatihan kerja dan Job Fair, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja (Millenial Job Centre/MJC). Peningkatan kapasitas dan kemampuan ini dilakukan guna merespon bonus demografi dan masuknya Indonesia di era gig economy.

Sedangkan dalam hal pengembangan infrastruktur, tambah Khofifah, Pemprov Jatim akan menitikberatkan pada perluasan akses dan pengembangan wilayah diantaranya dengan penanganan kekeringan, pengendalian banjir, pemantapan kapasitas jalan provinsi, pelayanan warga kepulauan, penguatan logistik maritim, serta langkah komplementer dengan program pusat dalam membangun akses kelistrikan.

“InsyaAllah seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Saya yakin kedepan Jatim semakin Cettar,” imbuhnya.

Pangkas Perjalanan Dinas dan Rapat

Dilain sisi, Pemprov juga melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran perjalanan rutin dan rapat hingga mencapai 25 persen. Langkah ini ditempuh guna efektifitas penggunaan anggaran sehingga target pembangunan dapat lebih cepat tercapai.

“Ini bagian dari implementasi money follow program bukan money follow function. Pendekatan perencanaan pembangunan Jatim mengacu kepada Nawa Bhakti Satya yang menjadi tumpuan dalam menerapkan sistem perencanaan yang konsisten dari visi misi hingga ke program dan kegiatan, sesuai prinsip cascading,” ujarnya.

Money follows program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan money follows program, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (money follows function).

Menurut Khofifah, RAPBD Tahun 2020 tidak hanya soal efisiensi belanja namun juga telah mencerminkan upaya peningkatan pendapatan daerah, diantaranya melalui intensifikasi pajak daerah dimana teknologi digital telah dan terus dikembangkan dalam pengelolaan potensi penerimaan daerah, serta perbaikan pengelolaan aset sebagai langkah awal yang penting dalam melakukan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here